JAKARTA - Sejak tahun 2015, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program logistik nasional melalui penugasan kapal logistik dari Pemerintah. Penugasan ini secara khusus ditujukan untuk menjangkau wilayah-wilayah terdepan, terpencil, dan perbatasan (3TP), dengan tujuan utama menstabilkan harga barang pokok dan penting (bapokting) sekaligus memastikan keterjangkauan dan ketersediaan barang di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai salah satu BUMN transportasi laut yang memiliki jangkauan luas, PELNI memainkan peran vital dalam menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya untuk distribusi logistik di wilayah yang selama ini tidak terjangkau jalur distribusi konvensional. Kapal logistik PELNI tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut, tetapi juga menjadi ujung tombak pemerataan ekonomi nasional melalui layanan yang menjamin kepastian waktu pengiriman serta efisiensi biaya logistik.
Direktur Utama PELNI, Tri Andayani, menegaskan bahwa kehadiran kapal logistik PELNI memberikan dampak signifikan dalam menekan disparitas harga antarwilayah. Melalui penugasan yang konsisten dan jadwal pelayaran yang teratur, harga barang pokok di wilayah 3TP dapat ditekan secara variatif hingga 40 persen.
"Secara variatif, disparitas harga barang pokok dan penting dapat ditekan hingga 40 persen. Hal ini tentunya dapat membantu perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kepulauan 3TP yang merasakan peranan pemerintah dalam pemerataan ekonomi melalui penugasan kapal logistik PELNI ke wilayah mereka," ujar Tri Andayani dalam pernyataannya.
Efek nyata dari penugasan ini terlihat dalam harga barang kebutuhan pokok yang turun secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa komoditas utama seperti beras, gula, terigu, minyak goreng, dan daging sapi menunjukkan penurunan harga yang bervariasi tergantung wilayah.
Untuk wilayah barat Indonesia seperti Kabupaten Simeulue, Anambas, dan Natuna, penurunan harga berada di kisaran 5 hingga 17 persen. Di wilayah tengah seperti Kabupaten Nunukan, Kepulauan Sangihe, dan Sabu Raijua, harga barang turun dalam rentang 6 hingga 33 persen. Sementara itu, wilayah timur seperti Kabupaten Seram bagian Barat, Fakfak, dan Kepulauan Tanimbar mencatat penurunan harga yang cukup drastis, mencapai 13 hingga 48 persen.
Konsistensi jadwal pelayaran kapal logistik menjadi salah satu faktor penting yang menunjang keberhasilan ini. Dengan adanya kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan, pelaku usaha lokal mendapatkan kepastian distribusi yang pada akhirnya mengurangi risiko keterlambatan pasokan dan biaya tambahan. Hal ini mendorong mereka untuk menahan harga, bahkan menurunkannya, demi menjaga daya beli masyarakat.
Tri Andayani menambahkan, “Melalui penugasan pemerintah, kami berkomitmen untuk memastikan kesiapan alat produksi kami agar dapat berlayar sesuai jadwal dan konsisten memberikan jaminan ketersediaan angkutan yang terjangkau dan diandalkan masyarakat.”
Capaian kinerja PELNI selama satu dekade terakhir juga memperkuat kepercayaan terhadap keberlanjutan program ini. Sejak awal penugasan pada tahun 2015, kapal logistik PELNI tercatat telah mengangkut total 86.023 TEUS (Twenty-foot Equivalent Unit) dalam 1.074 voyage (pelayaran). Jumlah ini menunjukkan intensitas serta konsistensi pelaksanaan distribusi logistik nasional yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan program ini.
Memasuki tahun 2025, capaian kinerja PELNI menunjukkan peningkatan signifikan. Pada Semester 1 tahun 2025 (Januari–Juni), volume angkut kapal logistik PELNI mencapai 5.849 TEUS, meningkat 102 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya permintaan dan kepercayaan terhadap armada logistik milik BUMN ini.
Untuk tahun 2025, PELNI mengoperasikan delapan trayek kapal logistik yang melayani total 52 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, satu unit kapal logistik cadangan juga disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan atau gangguan operasional. Dengan total kapasitas kontainer mencapai 1.151 TEUS untuk setiap pelayaran, PELNI memperlihatkan kesiapan penuh dalam menjawab tantangan distribusi logistik di Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kehadiran kapal logistik PELNI bukan hanya menyangkut aspek teknis pengangkutan barang, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara di wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Lewat penugasan ini, masyarakat di daerah 3TP kini merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan dasar.
Dalam konteks pemerataan pembangunan nasional, langkah PELNI ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kolaborasi antara BUMN dan pemerintah, wilayah 3TP tidak lagi menjadi daerah tertinggal, tetapi wilayah yang terus berkembang dan terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional.
Dengan fokus pada peningkatan efisiensi layanan, penguatan armada, serta komitmen terhadap jadwal pelayaran yang pasti, PELNI terus memperluas kontribusinya dalam menjaga kestabilan distribusi barang pokok nasional. Penugasan logistik ini tidak hanya memberi dampak jangka pendek berupa penurunan harga, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa penguatan ekonomi lokal dan pengurangan ketimpangan antarwilayah.