JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan jumlah peserta aktif, BPJS Ketenagakerjaan diminta memperluas cakupan kepesertaan dengan menyasar generasi Z, pekerja rentan, pekerja informal, dan pekerja migran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pendekatan strategis dan inovatif perlu dilakukan agar perluasan ini benar-benar menjangkau kelompok yang selama ini belum tergarap maksimal.
Berbicara di Jakarta pada Jumat, 25 Juli 2025, Muhaimin menekankan pentingnya langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kepesertaan. Menurutnya, generasi muda seperti Gen Z sudah cukup memahami literasi keuangan, sehingga lebih siap menerima manfaat dari program jaminan ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan diharapkan melakukan terobosan-terobosan berarti. Fokus pada pekerja rentan, pekerja migran, generasi Z, dan sektor informal," ujar Muhaimin.
Ia menambahkan bahwa pekerja informal di pedesaan dan para pelaku usaha mikro juga memiliki potensi besar untuk dijangkau, apalagi banyak dari mereka yang belum memiliki perlindungan sosial. Gen Z yang akrab dengan teknologi juga bisa lebih mudah dijangkau melalui pendekatan digital.
"Agar menjangkau pekerja sektor informal dengan jumlah yang besar. Terutama pekerja di perdesaan, Gen Z yang melek dengan berbagai literasi keuangan," katanya.
Selain menyasar kalangan muda dan informal, Muhaimin juga menyoroti peran perusahaan dalam mendukung perluasan peserta. Ia menegaskan bahwa semua perusahaan, besar maupun kecil, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan ketenagakerjaan. Hal ini juga berlaku bagi agensi tenaga kerja migran.
"Kita pastikan seluruh perusahaan, baik besar maupun kecil, termasuk agensi pekerja migran agar mematuhi kewajibannya mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial," tegas Muhaimin.
Langkah ini penting dalam memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi para pekerja, terlebih di tengah risiko kerja yang bisa terjadi kapan saja. Dengan jaminan sosial, pekerja yang mengalami musibah kerja tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan karena kehilangan sumber penghasilan.
Muhaimin menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan, yang juga menempatkan perlindungan sosial sebagai instrumen strategis.
"Kita berharap BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki posisi strategis menjadi bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa program jaminan sosial tidak hanya sebatas kewajiban administratif, namun juga bentuk investasi sosial jangka panjang yang akan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pekerja. Program ini berfungsi sebagai bantalan sosial saat risiko kerja seperti kecelakaan atau kehilangan pekerjaan terjadi.
"BPJS Ketenagakerjaan memiliki posisi strategis sebagai instrumen sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat. Kita ingin memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak jatuh miskin karena kehilangan penghasilan utama mereka," ujar Muhaimin.
Muhaimin menyampaikan bahwa salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan ini adalah memperluas jangkauan ke kelompok pekerja yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem formal. Kelompok tersebut mencakup pekerja musiman, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga pekerja migran.
Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan digital dinilai sangat potensial, terutama untuk menjangkau Gen Z. BPJS Ketenagakerjaan didorong untuk aktif menggunakan media sosial dan platform digital lainnya guna menyampaikan informasi secara edukatif dan menarik.
Muhaimin juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalin kerja sama lintas sektor. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, lembaga keuangan mikro, dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjangkau kelompok yang lebih luas.
"Kami mendorong agar kerja sama lintas sektor diperkuat. Bukan hanya dengan dunia usaha, tapi juga dengan komunitas dan organisasi yang memiliki akses langsung ke masyarakat," kata Muhaimin.
Langkah ini tidak hanya mendukung perluasan kepesertaan, tetapi juga sejalan dengan semangat pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Ketika seluruh lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan sosial, maka ketahanan ekonomi dan sosial bangsa akan semakin kuat.
Muhaimin juga menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan strategi komunikasi dengan karakteristik Gen Z. Konten yang relevan, visual yang menarik, serta bahasa yang sesuai dengan generasi muda akan lebih efektif dalam mengedukasi dan menarik minat mereka.
"Kita perlu memahami pola komunikasi Gen Z agar pesan yang disampaikan lebih tepat sasaran. Ini akan membuka peluang bagi peningkatan jumlah peserta dari kalangan muda," katanya.
Dengan dukungan dari berbagai pihak serta kebijakan yang diarahkan untuk menyentuh akar permasalahan, BPJS Ketenagakerjaan dinilai siap menjadi pilar utama dalam menciptakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Pemerintah berharap agar sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat. Dengan demikian, setiap pekerja di Indonesia, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial yang layak demi masa depan yang lebih aman dan sejahtera.