JAKARTA - Pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Timur. Di balik bangunan sekolah yang tampak megah, tersimpan persoalan mendasar yang kerap luput dari perhatian aksesibilitas. Ketika jalan menuju sekolah rusak atau bahkan belum tersedia, semegah apapun bangunannya, manfaatnya sulit dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok.
Realitas ini menjadi sorotan penting bagi Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan. Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah harus berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur pendukung, agar keberadaannya benar-benar menjangkau kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terluar.
“Pembangunan sekolah tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akses jalan dan sarana pendukung lainnya. Sekolah yang sudah berdiri megah tidak akan memberikan manfaat maksimal jika siswa kesulitan menjangkaunya karena kondisi jalan yang rusak atau bahkan belum ada,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil Perlu Didukung Infrastruktur
Agusriansyah menjelaskan bahwa persoalan akses masih sangat nyata di banyak wilayah terpencil Kalimantan Timur, terutama di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurutnya, masih banyak anak-anak dari desa yang harus menempuh perjalanan jauh dan berisiko hanya untuk bisa sampai ke sekolah.
“Hal-hal seperti ini seharusnya bisa diantisipasi sejak awal melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa pendekatan pembangunan sekolah selama ini belum sepenuhnya menyentuh realitas sosial dan geografis yang dihadapi masyarakat setempat. Banyak proyek pembangunan yang terlihat megah di permukaan, namun tanpa mempertimbangkan keterjangkauan oleh siswa dari desa-desa terpencil.
Lebih jauh, Agusriansyah menyampaikan usulan konsep pembangunan kawasan pendidikan terpadu di daerah dengan kondisi geografis sulit. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti asrama siswa dan dukungan gizi harus menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan di daerah 3T.
“Anak-anak di desa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama baiknya dengan yang tinggal di kota. Tidak seharusnya mereka dibiarkan terpinggirkan hanya karena lokasi tempat tinggalnya,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, perlu berpikir lebih strategis dan menyeluruh. Tidak cukup hanya membangun sekolah, namun juga memastikan semua aspek pendukungnya tersedia mulai dari jalan akses, transportasi, hingga layanan dasar untuk menunjang kenyamanan belajar siswa di wilayah terpencil.
“Pembangunan sekolah seharusnya tidak berdiri sendiri. Harus ada sinergi antara instansi teknis, baik di provinsi maupun kabupaten, agar pembangunan ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tuturnya.
Ia menggarisbawahi bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi sangat penting. Tanpa koordinasi yang baik, hasil pembangunan kerap tidak optimal bahkan berpotensi menjadi sia-sia karena tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, Agusriansyah mendorong agar perencanaan pembangunan pendidikan diarahkan kepada pendekatan holistik, yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan kebutuhan lokal.
“Ke depan, kita ingin model pembangunan sekolah dilengkapi dengan akses jalan, asrama, bahkan program dukungan gizi yang memadai. Dengan begitu, tidak ada lagi anak-anak desa yang tertinggal hanya karena kendala jarak dan fasilitas,” pungkasnya.
Mewujudkan Pemerataan Pendidikan yang Nyata
Pernyataan Agusriansyah mencerminkan keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat pedalaman. Banyak pihak berharap agar pembangunan infrastruktur pendidikan tidak lagi menjadi proyek simbolik semata. Sekolah bukan hanya soal gedung, tetapi juga soal siapa yang bisa mengaksesnya dan bagaimana mereka bisa sampai ke sana setiap hari.
Dengan memperkuat sinergi antarinstansi dan memasukkan data kebutuhan riil dari masyarakat sebagai acuan, pembangunan sekolah di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif. Harapan agar anak-anak desa bisa belajar tanpa hambatan bukan sekadar impian, tetapi tanggung jawab nyata dari pemerintah dan semua pemangku kebijakan.
Sebagai penutup, perlu diingat bahwa pembangunan pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, manfaatnya akan dirasakan oleh generasi demi generasi. Namun jika dikerjakan setengah hati tanpa memikirkan faktor pendukungnya, maka investasi tersebut bisa gagal memberikan hasil yang diharapkan.
Penting bagi semua pihak untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas, karena masa depan pendidikan anak-anak Kalimantan Timur terutama yang tinggal di wilayah 3T sangat bergantung pada keberanian mengambil langkah-langkah nyata dan terintegrasi dalam pembangunan.