JAKARTA - Pembangunan infrastruktur strategis nasional terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan energi. Salah satu wujud konkret dari komitmen tersebut adalah kehadiran Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Infrastruktur ini memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian, distribusi air bersih, hingga pengembangan energi terbarukan.
Bendungan Cipanas tidak hanya menjadi elemen vital dalam sistem irigasi pertanian seluas 9.000 hektare, tetapi juga menjadi bagian dari upaya besar dalam mendukung pengembangan wilayah sekitarnya, termasuk kawasan strategis seperti Bandara Internasional Kertajati. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Sesmenko Infra), Ayodhia G.L. Kalake, menyampaikan pentingnya keberadaan infrastruktur seperti Bendungan Cipanas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerjanya pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Infrastruktur seperti Bendungan Cipanas ini memiliki multifungsi, tidak hanya untuk irigasi, tetapi juga penyediaan air baku dan energi. Kami ingin memastikan bahwa proyek strategis seperti ini betul-betul memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama para petani,” ujar Ayodhia.
Dalam kunjungan tersebut, Sesmenko Ayodhia didampingi oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Agus Dwi Kuncoro. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pemantauan infrastruktur yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus mengevaluasi kesiapan operasional serta potensi pemanfaatan jangka panjang dari Bendungan Cipanas.
Bendungan ini dibangun dengan kapasitas tampung sebesar 250 juta meter kubik dan kapasitas efektif sebesar 190 juta meter kubik. Dengan daya tampung sebesar itu, infrastruktur ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan industri, mulai dari penyediaan air baku, irigasi pertanian, hingga pengendalian banjir di wilayah hilir.
Aspek infrastruktur pengelolaan air juga menjadi perhatian utama. Bendungan Cipanas telah dilengkapi dengan instrumen pemantauan teknis, sistem outlet darurat, serta fasilitas pengolahan air baku yang efisien. Hal ini menjadi bagian dari pendekatan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ayodhia juga menyoroti potensi bendungan sebagai sumber energi bersih. Potensi energi terbarukan dari Bendungan Cipanas telah dipromosikan oleh Menko AHY dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025. Salah satu proyek strategis yang ditawarkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) yang memanfaatkan aliran air dari bendungan, dengan kapasitas awal 3 Megawatt dan dapat mencapai hingga 7 Megawatt saat bendungan dalam kondisi penuh.
Jika dibandingkan, kebutuhan daya untuk satu pusat data atau data center berskala sedang berada di kisaran 4 hingga 7 Megawatt. Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur seperti Bendungan Cipanas berpeluang besar mendukung transformasi digital nasional melalui penyediaan energi terbarukan.
Lebih lanjut, Ayodhia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur semacam ini. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun tidak akan maksimal pemanfaatannya jika tidak diiringi koordinasi dan tata kelola yang baik.
“Sinergi antar lembaga sangat penting agar infrastruktur strategis seperti ini bisa benar-benar mendukung kehidupan masyarakat dan kawasan industri,” ujar Ayodhia.
Salah satu bentuk sinergi yang tengah dibangun adalah integrasi sistem distribusi air dengan wilayah Subang, Indramayu, serta daerah sekitar Bandara Kertajati. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur bendungan tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan pendukung ekonomi kawasan.
Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Agus Dwi Kuncoro, turut menjelaskan berbagai aspek teknis yang melekat pada infrastruktur bendungan ini. Ia menyebutkan bahwa sistem monitoring telah diterapkan secara menyeluruh untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional.
“Kami telah memasang 18 jenis instrumen monitoring untuk menjaga stabilitas dan keselamatan bendungan. Saat ini sebagian masih dalam proses penyempurnaan, namun secara umum sistemnya berfungsi dengan baik,” jelas Agus.
Dalam diskusi yang berlangsung selama kunjungan, muncul pula pembahasan mengenai tata kelola distribusi air yang lebih adil dan efisien. Termasuk bagaimana teknologi dan digitalisasi data dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan bencana, pengaturan irigasi, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur ini oleh kelompok tani.
Selain meninjau outlet teknis dan sempadan yang telah direvitalisasi, rombongan juga menerima paparan mengenai kontribusi Bendungan Cipanas terhadap pengembangan kawasan timur Jawa Barat, termasuk potensi untuk mendukung kawasan industri dan permukiman.
Turut hadir dalam kunjungan ini pejabat dari Kemenko Infrastruktur, seperti Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Rustam Efendi, Sekretariat Deputi Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman Novia Fitriyati, serta beberapa kepala biro dan pejabat lainnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam melakukan evaluasi langsung terhadap hasil pembangunan infrastruktur nasional. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, infrastruktur seperti Bendungan Cipanas diharapkan mampu berkontribusi pada penguatan ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program pembangunan infrastruktur akan terus diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa, baik dari sisi air, pangan, maupun energi. Pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat menjadi arah utama dalam strategi infrastruktur nasional ke depan.