JAKARTA - Dalam era pembangunan yang semakin kompleks, keterlibatan aktif dunia usaha kini menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia, khususnya dalam pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Maka dari itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi kebutuhan mutlak demi percepatan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menggarisbawahi pentingnya peran serta kalangan dunia usaha dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Dalam Rapat Kerja Nasional ke-34 Apindo yang berlangsung di Bandung, Agus mengajak pelaku usaha untuk mengambil bagian aktif dalam mendukung dan memperkuat infrastruktur nasional, yang kini menjadi tulang punggung arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar target besar yang dicanangkan bangsa ini bisa diwujudkan secara konkret dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar soal pertumbuhan ekonomi semata, namun harus benar-benar berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.
"Saya mengajak kita semua untuk melihat ke depan, menuju Indonesia 20 tahun ke depan (2045). Rakyat mendambakan infrastruktur yang berdampak langsung, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup," ujar Agus dalam pidatonya.
Melalui penyampaian tersebut, terlihat jelas bahwa pemerintah menempatkan dunia usaha bukan hanya sebagai penonton atau pelengkap, tetapi sebagai pilar utama dalam menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Mewujudkan Infrastruktur yang Berdampak Langsung
Pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda utama, namun dengan pendekatan yang lebih strategis dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Infrastruktur tidak lagi hanya difokuskan pada pembangunan jalan atau jembatan semata, melainkan menyasar aspek kehidupan dasar seperti pangan, energi, air, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Agus menekankan bahwa pembangunan infrastruktur juga akan menopang program-program unggulan nasional yang sangat membutuhkan dukungan fasilitas memadai.
"Sejumlah program unggulan yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembangunan sekolah rakyat," ungkapnya.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memiliki nilai tambah langsung bagi rakyat. Setiap kilometer jalan yang dibangun, setiap rumah yang didirikan, dan setiap fasilitas kesehatan atau pendidikan yang diresmikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan bawah.
Kolaborasi melalui Skema KPBU/PPP
Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas pelaksanaan, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau yang dikenal juga sebagai Public Private Partnership (PPP) menjadi solusi nyata. Dalam konteks ini, Agus kembali menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peluang besar untuk menjadi mitra strategis pemerintah.
"Pemerintah memiliki keterbatasan fiskal. Maka dari itu, kami sangat mengundang kontribusi dan peran dunia usaha," tegasnya.
Skema KPBU bukan hal baru, namun pendekatan ini kini semakin relevan dan mendesak, mengingat tingginya kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dunia usaha memiliki fleksibilitas, sumber daya, dan kecepatan dalam eksekusi yang sangat dibutuhkan untuk menyokong pembangunan nasional, terutama pada sektor-sektor prioritas.
Melalui skema ini, pelaku usaha juga mendapatkan kepastian hukum, kejelasan peran, dan jaminan imbal hasil investasi yang kompetitif, sambil tetap memberi manfaat sosial secara luas. Kolaborasi semacam ini bukan hanya saling menguntungkan, tetapi juga membentuk ekosistem pembangunan yang kokoh.
Dunia Usaha sebagai Generator Ekonomi
Lebih lanjut, Agus juga menyoroti peran dunia usaha dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya pada sektor-sektor padat karya seperti konstruksi. Sektor ini sangat potensial menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan dengan sendirinya dapat berkontribusi dalam pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Dunia usaha memiliki peran vital dalam menjawab tantangan pembangunan infrastruktur yang adaptif dan inklusif," lanjut Agus.
Dengan memperkuat partisipasi dunia usaha, pemerintah berharap lahir lebih banyak inisiatif bisnis yang mampu menyatu dalam kerangka pembangunan nasional, bukan hanya mengejar profit semata tetapi juga membawa dampak sosial jangka panjang.
Agus pun berharap hubungan antara pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terus diperkuat. Sinergi antara keduanya akan menjadi modal sosial dan ekonomi yang luar biasa dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata.
"Kami sangat berharap kerja sama dan hubungan baik antara pemerintah dengan Apindo dapat menjadi modal kuat untuk pembangunan Indonesia ke depan," ujarnya menutup pidato.
Menuju Indonesia 2045: Momentum Tidak Boleh Terlewat
Pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi panjang yang mengawang. Ia adalah peta jalan yang membutuhkan langkah nyata, keberanian untuk berkolaborasi, dan kemampuan untuk bersinergi lintas sektor. Dunia usaha, dalam konteks ini, memegang peran strategis, tidak hanya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Saat ini, dunia sedang berubah dengan cepat, dan Indonesia harus mampu bergerak lebih cepat lagi. Perubahan iklim, tantangan ketahanan energi, tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia, hingga kebutuhan akan transformasi digital, semua membutuhkan respons kolektif dari berbagai pemangku kepentingan.
Dengan terbukanya ruang kolaborasi melalui skema KPBU, adanya program prioritas yang berdampak luas, dan semakin kuatnya kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, masa depan Indonesia tampak semakin menjanjikan. Dunia usaha tidak lagi berdiri di luar lingkaran pembangunan, melainkan menjadi bagian utama dari solusi.