JAKARTA - Perbaikan transportasi di Jakarta yang berlangsung selama dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar yang layak menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Transformasi yang terjadi bukan hasil instan, melainkan buah dari kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, dengan integrasi berbagai moda transportasi serta kolaborasi antarwilayah yang solid.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan transformasi transportasi Jakarta adalah kesinambungan kebijakan yang diterapkan selama lebih dari 10 tahun. “Kesinambungan adalah kunci. Kebijakan transportasi membutuhkan waktu lebih 10 tahun untuk berbuah,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Kisah sukses ini berawal dari upaya mengintegrasikan layanan transportasi umum mulai dari mikrotrans, bus, hingga kereta api, dan kolaborasi lintas daerah. Beberapa hasil nyata dari integrasi tersebut adalah layanan Transjakarta yang beroperasi 24 jam, pembangunan trotoar yang ramah pejalan kaki, serta sistem tarif yang terintegrasi antar moda. Semua ini merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.
Fondasi Kuat Era Sutiyoso
Transformasi transportasi Jakarta bermula pada era Gubernur Sutiyoso (2004–2007) dengan peluncuran Transjakarta koridor 1. Transjakarta menjadi sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara yang menyediakan solusi transportasi massal cepat dan efisien. Selain itu, Sutiyoso juga meletakkan dasar hukum melalui Pola Transportasi Makro (PTM), yang menjadi cetak biru pengembangan transportasi ibu kota.
Menurut Djoko, tanpa terobosan ini, Jakarta mungkin masih terperangkap dalam kemacetan abadi yang merugikan masyarakat dan perekonomian. Inovasi ini menjadi tonggak awal transformasi transportasi yang berkelanjutan.
Era Fauzi Bowo dan Transformasi Kelembagaan
Memasuki era Gubernur Fauzi Bowo (2007–2012), kelembagaan Transjakarta mengalami perubahan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan ini memberi fleksibilitas operasional yang memungkinkan pengelolaan yang lebih profesional dan efisien.
Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (2012–2014), dilakukan penguatan kebijakan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan BRT. Peraturan ini menjamin alokasi anggaran jangka panjang yang stabil, sekaligus memperbarui armada bus dan menetapkan standar kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA). Pada masa ini pula, infrastruktur trotoar dan jalur sepeda mulai dibenahi, termasuk pembangunan MRT Jakarta fase 1 yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI sepanjang 15,8 kilometer.
Integrasi Angkot dan Pengaturan Lalu Lintas
Era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017) membawa kebijakan inovatif dengan mengintegrasikan angkot ke dalam sistem BRT sebagai layanan feeder. Kebijakan ini menyatukan angkutan kecil dengan transportasi massal dan membuka akses bagi warga pinggiran yang sebelumnya kesulitan menjangkau pusat kota.
Selain itu, pembatasan kendaraan roda dua di Jalan Jenderal Sudirman dan Thamrin berhasil mengurangi kemacetan di koridor utama ibu kota. Pada era ini juga, pembangunan koridor Transjakarta mencapai 13 jalur yang menghubungkan berbagai titik strategis seperti Taman Mini, Kalideres, Lebak Bulus, dan Pulogadung.
Infrastruktur Ramah Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda
Era Gubernur Anies Baswedan (2017–2022) menitikberatkan pembangunan infrastruktur yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda. Trotoar sepanjang 500 kilometer dibangun dan jalur sepeda permanen menghubungkan pusat kota dengan berbagai kawasan lainnya.
Kawasan integrasi antarmoda seperti Bundaran HI, CSW, dan Dukuh Atas dikembangkan menjadi ruang hidup yang nyaman bagi masyarakat. Pada masa ini pula, layanan terpadu JakLingko diluncurkan, yang menyatukan akses MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL dalam satu kartu untuk memudahkan mobilitas.
Integrasi Regional dan Efisiensi Tarif
Pada era Penjabat Gubernur Heru Budi dan Gubernur Pramono Anung, pengembangan ekosistem transportasi diperluas ke Jabodetabek secara regional. Integrasi tarif menggunakan kartu JakLingko mempermudah perpindahan antar moda sekaligus memangkas biaya dan waktu perjalanan.
Pemerintah juga memberikan insentif fiskal kepada daerah penyangga yang mengembangkan BRT feeder, serta menggratiskan layanan bus Transjakarta bagi 15 golongan warga Jakarta yang membutuhkan. Langkah ini mendukung pemerataan akses dan meningkatkan penggunaan transportasi umum.
Dampak Positif Pembenahan Transportasi Jakarta
Transformasi yang sistemik ini telah menghasilkan dampak nyata. Volume kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta menurun sebesar 18 persen antara tahun 2023 hingga 2025. Waktu tempuh perjalanan dari Bekasi ke Jakarta juga berkurang hingga 40 menit, memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna jalan.
Selain itu, cakupan layanan angkutan umum telah mencapai 89,5 persen wilayah Jakarta, menunjukkan peningkatan aksesibilitas transportasi massal. Djoko menambahkan, Jakarta kini bukan lagi kota termacet di Indonesia. Berdasarkan Indeks TomTom Traffic 2024, Jakarta menempati peringkat kelima nasional dan peringkat ke-90 dunia dalam hal kemacetan lalu lintas.
Pelajaran Berharga untuk Daerah Lain
Keberhasilan Jakarta bukan kebetulan, melainkan hasil transformasi yang konsisten dan berkelanjutan sejak tahun 2004. Djoko menekankan bahwa kegagalan kota lain dalam membangun transportasi umum bukan karena kekurangan dana, melainkan kurangnya keberanian untuk melanjutkan kebijakan jangka panjang.
Pengalaman Jakarta menjadi contoh nyata bahwa dengan ketekunan dan komitmen, pembangunan transportasi umum yang efektif dan terintegrasi sangat mungkin diwujudkan. Daerah lain dapat belajar dari kisah ini agar mampu menghadirkan layanan transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan yang merugikan.
Dengan berani memulai dan melanjutkan kebijakan yang berkesinambungan, masa depan transportasi di kota-kota lain pun dapat cerah dan lebih berkelanjutan.