JAKARTA - Pendidikan adalah kunci utama pembentukan generasi yang kompetitif dan bermartabat. Namun, bukan rahasia bahwa akses pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan bagi banyak anak di Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melalui kebijakan Sekolah Rakyat, pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Inisiatif ini bukan hanya menjamin hak pendidikan, tapi juga berperan sebagai fondasi dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem yang masih menghantui sebagian masyarakat.
Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi yang inklusif dengan model boarding school mulai dari jenjang SD hingga SMA, di mana seluruh biaya ditanggung penuh oleh pemerintah. Mulai dari akomodasi, makanan bergizi, alat tulis, seragam, pemeriksaan kesehatan, hingga pendidikan formal, semuanya disediakan secara gratis. Dengan demikian, Sekolah Rakyat memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang adil, tanpa hambatan finansial.
Target dan Lokasi Prioritas
Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 53 sekolah merupakan fasilitas yang sudah ada dan siap digunakan, sementara 147 lainnya akan dibangun dari awal di daerah prioritas seperti wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Fokus utama pembangunan diarahkan pada provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Sebanyak 100 Sekolah Rakyat sudah siap menerima siswa baru tahun ini, dengan dukungan sistem digitalisasi tata kelola serta fasilitas kesehatan gratis bagi siswa yang dihadirkan berkat kerja sama Kementerian Sosial dan Bank Negara Indonesia. Infrastruktur pendukung sekolah ini juga dirancang lengkap, mulai dari kamar asrama, ruang belajar modern, hingga fasilitas kesehatan dasar yang memadai.
Sinergi Antar Lembaga Pemerintah
Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak terlepas dari kerja sama lintas lembaga pemerintah. Kementerian Sosial bertanggung jawab mengkoordinasikan program dan pengelolaan siswa, sementara Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur sekolah, termasuk gedung kelas, asrama, fasilitas olahraga, dan lingkungan sekolah sesuai standar modern.
Pendidikan berkualitas juga dijaga melalui rekrutmen sekitar 60.000 tenaga pendidik dari guru ASN dan PPPK oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan formasi tenaga pendidik yang memadai, program ini diharapkan mampu menjaga mutu pembelajaran sekaligus memberikan pembekalan menyeluruh kepada siswa.
Kurikulum dan Pembekalan Kompetensi
Sekolah Rakyat dilengkapi dengan program matrikulasi selama satu tahun untuk mempersiapkan siswa, terutama dari kelompok rentan, agar dapat mengikuti pembelajaran formal secara optimal. Pendekatan ini dirancang agar siswa yang awalnya kurang siap secara akademik maupun mental sosial dapat lebih mantap menjalani pendidikan lanjutan.
Selain pembelajaran formal, kurikulum Sekolah Rakyat memberikan ruang untuk pengembangan seni, olahraga, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence. Integrasi teknologi diarahkan pada kebutuhan lokal seperti pertanian, perikanan, pemasaran produk, hingga inovasi kewirausahaan. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujadmiko, menyatakan lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya siap menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga memperoleh peluang terlibat dalam program strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dengan begitu, mereka tidak hanya mendapat pendidikan, tetapi juga akses ekonomi dan kesempatan kerja setara.
Komitmen Sosial dan Pemberdayaan Komunitas
Direktur eLaw Institute, Eko Prastowo, menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata keberpihakan negara pada rakyat kecil. Ia mendorong agar kurikulum lebih mengintegrasikan modul praktis terkait AI dan keterampilan hidup yang relevan untuk mendukung pemberdayaan komunitas lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperbaiki pendidikan, tetapi juga menjadi alat strategis memutus siklus kemiskinan ekstrem.
Pendekatan boarding school, pendanaan penuh oleh negara, dan penggunaan teknologi pendidikan modern seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop di kelas menjadikan Sekolah Rakyat berbeda dari program subsidi pendidikan konvensional. Program ini bukan sekadar sekolah gratis, melainkan transformasi sistem pendidikan nasional berbasis afirmatif dan keadilan sosial.
Sekolah Rakyat sebagai Simbol Kehadiran Negara
Sekolah Rakyat adalah lompatan besar menuju pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan akses penuh tanpa biaya, lingkungan belajar yang layak, dan kurikulum yang adaptif, program ini menjadi fondasi pendidikan yang berkeadilan sosial. Sekolah ini bukan hanya institusi belajar, tetapi simbol nyata kehadiran negara yang memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali mendapat kesempatan berkembang dan berdaya.
Dengan pengawasan aktif publik dan pengelolaan transparan, Sekolah Rakyat bukan sekadar janji, melainkan komitmen bahwa setiap anak bangsa bisa mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan bermakna dan inklusif.
Sekolah Rakyat menjadi pilar pendidikan yang merangkul seluruh kalangan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Melalui program ini, Indonesia semakin dekat menuju cita-cita Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan berkualitas adalah hak semua anak bangsa.