JAKARTA - Pemerintah Indonesia menetapkan arah pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 dengan fokus utama pada peningkatan konektivitas serta ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya sebatas menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur berada di bawah Fungsi Ekonomi dengan total Rp 820,37 triliun. Anggaran besar ini diproyeksikan untuk berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, hingga fasilitas penunjang pertanian melalui program Lumbung Pangan. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Pembangunan Jalan, Jembatan, dan Bandara
Sejumlah proyek konektivitas akan menjadi prioritas utama pada 2026. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 kilometer, jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, serta jembatan dengan total panjang 3,95 kilometer. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan membangun 362,71 meter flyover atau underpass yang diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah titik vital.
Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga memberi perhatian pada sektor transportasi udara dan laut. Dua bandara akan dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, sekaligus mendukung mobilitas penumpang dan barang. Proyek besar lain yang dilanjutkan adalah pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I dan II. Kehadiran pelabuhan ini diharapkan dapat memperkuat jalur logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di kancah internasional.
Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Utama
Selain konektivitas, ketahanan pangan juga masuk dalam agenda penting pembangunan infrastruktur tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp 11,9 triliun untuk membangun jaringan irigasi baru seluas 104 ribu hektare dan merehabilitasi 100 ribu hektare jaringan irigasi yang sudah ada. Proyek irigasi ini akan diperkuat dengan pembangunan 15 unit bendungan baru sebagai penopang utama program Lumbung Pangan.
Program Lumbung Pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah menilai, ketahanan pangan tidak hanya sebatas ketersediaan bahan pokok, tetapi juga mencakup keberlanjutan usaha tani, akses air irigasi, serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
Dalam dokumen resmi RAPBN 2026, ditegaskan bahwa “Program Lumbung Pangan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.”
Dukungan dari Kementerian Pertanian
Selain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian juga mendapat dukungan anggaran signifikan, yaitu Rp 22,38 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mencetak 250 ribu hektare sawah baru, mengoptimalkan 300 ribu hektare lahan pertanian, serta memberikan bantuan alat dan mesin pertanian bagi petani di berbagai daerah.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses modernisasi sektor pertanian, yang selama ini masih menghadapi tantangan produktivitas. Dengan tersedianya lahan baru dan peralatan modern, petani diharapkan bisa meningkatkan hasil panen sekaligus menekan biaya produksi.
Sinergi Infrastruktur dan Ekonomi
Pembangunan infrastruktur konektivitas dan pangan memiliki hubungan yang erat dengan penguatan ekonomi nasional. Infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan akan mempercepat distribusi barang, mengurangi biaya logistik, serta membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur pangan akan memberikan dampak jangka panjang berupa stabilitas pasokan pangan, harga yang lebih terkendali, serta peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia. Kedua aspek ini menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkeadilan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari panjang jalan atau jumlah bendungan yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan memberikan nilai tambah yang nyata bagi rakyat.
Dengan anggaran Rp 820,37 triliun yang dialokasikan pada 2026, pemerintah optimistis dapat menghadirkan infrastruktur yang lebih modern, berdaya guna, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan konektivitas dan ketahanan pangan menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing di tingkat global.
Ke depan, tantangan yang harus dihadapi adalah menjaga konsistensi pelaksanaan proyek, mengawasi penggunaan anggaran, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah berharap, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga menciptakan transformasi sosial dan ekonomi yang lebih baik.
Dengan kombinasi fokus pada konektivitas dan pangan, tahun 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pondasi pembangunan jangka panjang. Infrastruktur yang kuat akan membuka akses ekonomi lebih luas, sementara ketahanan pangan akan menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa. Kedua aspek ini akan saling melengkapi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.