JAKARTA - Pemerintah memastikan komitmennya terhadap pembentukan dua badan baru yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dukungan anggaran akan disiapkan secara penuh untuk menunjang kinerja Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.
“Kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” ujar Sri Mulyani. Dengan pernyataan ini, publik mendapat kepastian bahwa langkah besar Presiden tidak akan terkendala masalah pendanaan.
Sri Mulyani tidak merinci secara detail pos anggaran apa saja yang akan dialihkan atau mengalami penyesuaian. Namun, ia menekankan bahwa kebutuhan dua badan baru tersebut akan dipenuhi. “Ya kalau badan baru terbentuk dipenuhi nanti,” kata dia singkat.
Dua Badan Baru Resmi Dilantik
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan dua badan tersebut di Istana Negara. Pelantikan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 dengan mengumumkan pejabat yang akan memimpin.
Untuk Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa, Kepala Negara menunjuk Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala Badan. Adapun dua posisi wakil diisi oleh Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
Sementara itu, Badan Industri Mineral dipimpin oleh Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Penunjukan nama-nama tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menggarap isu strategis terkait pengelolaan sumber daya nasional.
Latar Belakang Pembentukan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembentukan badan baru ini muncul karena adanya kebutuhan mendesak negara. Menurutnya, pembangunan tanggul laut sangat penting demi kepentingan bersama, khususnya bagi masyarakat pesisir utara Jawa yang rentan banjir rob dan kenaikan air laut.
Selain itu, Indonesia kaya akan mineral, sehingga pengelolaan terintegrasi perlu dilakukan melalui badan khusus. “Negara perlu memulai pembangunan tanggul laut untuk kemaslahatan bersama. Negara juga perlu mengeksplorasi mineral mengingat Indonesia kaya dengan sumber daya alam,” tutur Prasetyo.
Alasan Ada Dua Wakil Kepala
Prasetyo turut menjelaskan mengapa Badan Otorita Tanggul Laut memiliki dua wakil. Penunjukan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan berdasarkan kebutuhan koordinasi.
“Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” jelas Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Keterlibatan Danantara dipandang krusial karena proyek tanggul laut akan melibatkan perencanaan dan pengelolaan besar. Sedangkan wakil dari pemerintah diperlukan untuk mengawal aspek administrasi lintas daerah. Sebab, pembangunan tanggul melintasi sekitar lima provinsi di Pulau Jawa.
“Bicara Utara Jawa, ia akan berada di kurang lebih lima provinsi di Pulau Jawa. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan, enggak ada tafsir mengenai jumlah,” tambah Prasetyo.
Dukungan Anggaran Jadi Kepastian
Pernyataan Sri Mulyani memberi sinyal positif bahwa proyek besar ini akan mendapat kepastian finansial. Anggaran menjadi kunci bagi keberhasilan pelaksanaan program, terutama karena kedua badan memiliki mandat strategis yang bersinggungan langsung dengan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam.
Meski tidak menyebutkan detail jumlah atau pos anggaran yang akan disesuaikan, Sri Mulyani menekankan bahwa pembiayaan untuk badan baru tidak akan terabaikan. Hal ini penting karena sering kali pembentukan lembaga baru dihadapkan pada tantangan birokrasi dan keterbatasan dana.
Pentingnya Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
Langkah pemerintah membentuk dua badan ini merefleksikan komitmen pada pembangunan jangka panjang. Tanggul laut di utara Jawa diharapkan dapat melindungi jutaan warga dari ancaman bencana rob dan perubahan iklim.
Di sisi lain, pengelolaan mineral melalui badan khusus akan memperkuat nilai tambah industri, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung kemandirian ekonomi nasional. Dengan adanya badan industri mineral, pengelolaan tidak hanya soal eksplorasi, tetapi juga bagaimana memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Tantangan ke Depan
Meski dukungan anggaran sudah dipastikan, pelaksanaan tetap menghadapi tantangan besar. Pembangunan tanggul laut melibatkan koordinasi lintas daerah, teknologi tinggi, serta partisipasi masyarakat. Begitu pula dalam sektor mineral, pengelolaan harus memperhatikan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat.
Namun, dengan struktur organisasi yang jelas serta kepastian dukungan finansial dari Kementerian Keuangan, kedua badan baru ini diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Pernyataan Sri Mulyani tentang kesiapan anggaran menegaskan bahwa pembentukan badan baru oleh Presiden Prabowo bukan sekadar wacana. Dukungan dana menjadi fondasi penting bagi setiap kebijakan, terlebih untuk program yang menyangkut kepentingan publik dan masa depan bangsa.
Dengan kehadiran Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral, pemerintah menunjukkan langkah nyata dalam membangun infrastruktur sekaligus mengelola kekayaan alam secara lebih terarah.
Publik kini menantikan bagaimana kedua badan ini bekerja, mewujudkan tujuan yang diharapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.