JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pandangan terkait wacana gerbong khusus merokok yang diusulkan DPR RI untuk rangkaian kereta api. Dalam kunjungannya di Stasiun Balapan Solo, Gibran menegaskan bahwa keterbatasan fiskal PT KAI sebaiknya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kelompok penumpang rentan ketimbang penyediaan ruang merokok.
Menurutnya, keputusan mengenai usulan tersebut tetap bergantung pada kemampuan anggaran PT KAI. Namun, ia menilai jika terdapat ruang fiskal, prioritas yang lebih mendesak adalah penyediaan fasilitas untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel.
“Tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal PT KAI. Kalau ada ruang fiskal, menurut saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel,” ujar Gibran.
Fasilitas Prioritas untuk Ibu dan Difabel
Dalam penjelasannya, Gibran menekankan pentingnya fasilitas ramah kelompok rentan. Ia mencontohkan ruang laktasi di gerbong, atau desain toilet yang lebih luas agar orang tua bisa lebih mudah mengganti popok bayi. Menurutnya, langkah tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan nyata penumpang dan mendukung kenyamanan perjalanan kereta api.
“Misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas,” katanya.
Ia menilai penumpang dari kelompok rentan memerlukan dukungan fasilitas yang lebih mendesak dibandingkan dengan penyediaan ruang khusus bagi perokok.
Selaras dengan Program Pemerintah di Bidang Kesehatan
Gibran mengaitkan pandangannya dengan program prioritas pemerintah di sektor kesehatan. Ia menegaskan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran telah merancang sejumlah inisiatif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Program yang dimaksud antara lain layanan pemeriksaan kesehatan gratis, upaya pemberantasan stunting, serta pembangunan rumah sakit baru di berbagai daerah. Menurutnya, fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat jauh lebih penting ketimbang penyediaan gerbong khusus merokok.
“Program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting, di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit-rumah sakit baru,” ucap Gibran.
Kebijakan Daerah Perkuat Upaya Pengendalian Rokok
Selain program pemerintah pusat, Gibran juga menyinggung berbagai langkah yang sudah dilakukan di tingkat daerah untuk menekan jumlah perokok. Ia menyebut sejumlah wali kota dan kepala daerah telah membuat peraturan daerah (Perda) yang membatasi iklan rokok.
Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal positif bahwa kesadaran mengenai bahaya rokok dan perlunya pengendalian konsumsi tembakau semakin diperkuat.
“Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali dan di kota-kota lain juga sudah ada Perda pembatasan iklan rokok,” jelasnya.
Respons Terhadap Usulan DPR
Gibran tetap menghargai masukan yang diberikan oleh DPR RI. Namun, ia mengingatkan bahwa usulan gerbong khusus merokok masih sulit untuk direalisasikan karena tidak sejalan dengan program prioritas pemerintah serta terbentur regulasi yang sudah berlaku.
“Jadi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden,” katanya.
Ia menambahkan, aturan hukum sudah menegaskan bahwa transportasi umum termasuk kawasan bebas rokok. Dengan demikian, usulan tersebut tidak bisa dijalankan tanpa menabrak ketentuan yang berlaku.
“Sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok,” ujar Gibran.
Usulan Awal dari DPR
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKB, Nasim Khan, dalam rapat bersama PT KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20 Agustus 2025), menyampaikan usulan untuk menyediakan satu gerbong khusus bagi penumpang perokok.
Menurutnya, gerbong tersebut dapat difungsikan sebagai kafe sekaligus area merokok agar tidak mengganggu penumpang lain.
“Ada lah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan. Untuk ngopi, paling tidak di situ untuk smoking area, Pak,” kata Khan.
Sinkronisasi Kebijakan dan Arah Pembangunan
Melihat perbedaan pandangan ini, Gibran menegaskan pentingnya menyelaraskan setiap usulan dengan arah kebijakan nasional. Pemerintah sedang berfokus pada pembangunan fasilitas yang mendukung kelompok rentan serta peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, alokasi anggaran untuk transportasi umum seperti kereta api sebaiknya mengutamakan aspek inklusivitas dan kesehatan masyarakat luas.
Pernyataan Gibran mencerminkan komitmen pemerintah untuk menempatkan kesehatan masyarakat dan kelompok rentan sebagai prioritas utama. Meski tetap membuka ruang dialog dengan DPR, pemerintah menilai penyediaan gerbong khusus merokok tidak sejalan dengan program kesehatan nasional dan peraturan yang berlaku.
Dengan arah kebijakan yang jelas, PT KAI dan sektor transportasi diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap kenyamanan penumpang sekaligus mendukung misi pemerintah membangun masyarakat yang lebih sehat.