JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi mengusulkan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp21,67 triliun. Usulan ini menjadi bagian dari rencana Kementerian ESDM untuk mendukung berbagai program strategis, terutama percepatan listrik desa dan pemipaan gas, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah ini meningkat signifikan dibanding pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2026 yang sebesar Rp8,11 triliun. Bahlil menekankan bahwa peningkatan anggaran ini diperlukan karena realisasi anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp7,1 triliun dari total alokasi lebih dari Rp15 triliun.
“Jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp21,67 triliun,” jelas Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, yang dikutip pada Kamis, 28 Agustus 2025. Menurutnya, tambahan anggaran ini akan memperkuat program listrik desa, yang merupakan permintaan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil merinci bahwa program listrik desa ini akan menyentuh 5.700 desa, 4.400 dusun, dan 68 titik lain di seluruh Indonesia yang hingga kini belum dialiri listrik. Program ini menggunakan APBN dengan alokasi Rp5 triliun, yang ditargetkan menjangkau 1.135 lokasi. Papua menjadi prioritas dengan porsi 24 persen, Sulawesi 19 persen, dan Sumatra sekitar 16 persen.
Selain itu, Bahlil menekankan bahwa total kebutuhan anggaran program listrik desa hingga 2029 diperkirakan sebesar Rp61,65 triliun. Program ini akan dilaksanakan secara kolaboratif antara Kementerian ESDM dan PT PLN untuk memastikan seluruh wilayah yang belum tersentuh listrik dapat menikmati energi secara merata.
Tidak hanya listrik desa, Bahlil juga menegaskan keberlanjutan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang tahun 2026 mendatang akan mendapatkan alokasi Rp644,58 miliar. Pengawasan program ini akan disupport dengan anggaran Rp20 miliar. Program BPBL menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan akses listrik merata, termasuk bagi rumah tangga prasejahtera.
Selain itu, Bahlil menyinggung proyek pipanisasi gas bumi dan masifikasi jaringan gas (jargas) untuk sektor rumah tangga. Proyek ini membutuhkan tambahan anggaran, dan menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja tahun 2027. Alokasi untuk Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp10,13 triliun, sedangkan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima alokasi Rp5,87 triliun.
“Dalam memenuhi apa yang menjadi target prioritas Bapak Presiden untuk 2026 terkait pemipaan, lisdes, dan jargas, maka kami sampaikan ada penambahan anggaran,” tegas Bahlil. Menurutnya, penambahan anggaran ini akan memperkuat program strategis yang telah ditetapkan pemerintah dan memastikan target-target nasional tercapai.
Program listrik desa menjadi perhatian utama, karena masih ada ribuan desa dan dusun yang belum teraliri listrik. Bahlil menekankan, keberhasilan program ini akan mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu, ketersediaan energi listrik menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas ekonomi dan layanan publik di daerah terpencil.
Lebih jauh, proyek pipanisasi gas dan jargas menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi bersih bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Bahlil menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur energi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta memperluas akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Bahlil juga menekankan bahwa tambahan anggaran yang diusulkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan listrik, tapi juga sebagai dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Selain itu, realisasi anggaran yang tepat waktu menjadi kunci keberhasilan program. Bahlil menegaskan pentingnya koordinasi dengan DPR dan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan seluruh program dapat berjalan efektif dan efisien. Target-target nasional di sektor energi akan tercapai dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan pelaksana, termasuk PT PLN.
Dengan alokasi anggaran Rp21,67 triliun, Kementerian ESDM menyiapkan berbagai skema untuk memastikan seluruh desa dan dusun yang belum tersentuh listrik dapat dialiri energi. Hal ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain listrik desa, perhatian pada BPBL, pipanisasi gas, dan masifikasi jargas menjadi bagian dari rencana komprehensif untuk mendukung ketahanan energi nasional. Bahlil menegaskan bahwa seluruh program ini menjadi prioritas strategis dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Rencana anggaran ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh program ESDM berjalan sesuai target, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program strategis ini.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat menikmati akses energi yang memadai. Keberhasilan program listrik desa, pipanisasi gas, dan jargas menjadi indikator penting pencapaian pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.