JAKARTA - Di tengah evaluasi kebijakan luar negeri dalam 100 hari pertama pemerintahan, Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi kritik karena dikatakan lebih mendominasi panggung internasional dibanding Menteri Luar Negeri, Sugiono. Kebijakan luar negeri yang dilaksanakan selama periode ini mendapatkan perhatian khusus dari akademisi dan pakar.
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana memaparkan pandangannya mengenai situasi kebijakan luar negeri yang tampaknya lebih banyak diatur oleh Presiden Prabowo Subianto. Hikmahanto menekankan kemungkinan terbentuknya sistem kebijakan dari atas ke bawah, yang dapat mengesampingkan masukan penting dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Ada adagium yang mengatakan seperti di Inggris, 'the king can do no wrong'. Kalau di sini, 'president can do no wrong'," ujar Hikmahanto dalam diskusi yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 15 Januari 2024. Ia khawatir bahwa dalam menghadapi dinamika global, masukan dan peran strategis dari Kemlu bisa saja tergeser oleh keputusan politik.
Hikmahanto menambahkan bahwa stabilitas dan kohesi dalam kebijakan luar negeri Indonesia sangat bergantung pada birokrasi yang ada. “Kestabilan suatu negara banyak ditentukan oleh birokrasi, termasuk dalam hal hubungan internasional,” ujarnya. Menurutnya, negara-negara lain cenderung lebih menyukai Indonesia yang konsisten dalam kebijakan luar negeri daripada yang sering berubah.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan diplomasi bilateral yang intensif. Sugiono baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, untuk memperkuat hubungan bilateral, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Mereka sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis seperti ketahanan pangan, energi, perdagangan, dan investasi.
“Kerja sama ini membuka peluang pemanfaatan teknologi, seperti nanoteknologi dan bioteknologi Iran untuk mendukung ketahanan pangan kami,” ungkap Sugiono dalam keterangan tertulis pada Selasa, 4 Februari 2025. Kolaborasi antara kedua negara juga mencakup sektor kesehatan, di mana keduanya telah mengembangkan proyek seperti Pusat Robotic Telesurgery dan telemedicine di Indonesia.
Sugiono dan Boroujerdi pun menjajaki kerjasama pendidikan di bidang kesehatan. “Kami menjajaki peluang agar tenaga kesehatan Indonesia dapat belajar teknologi kesehatan mutakhir di Iran,” tambahnya. Demi meningkatkan arus wisatawan, mereka juga mempertimbangkan pembukaan rute penerbangan langsung antara kedua negara.
Selain itu, Indonesia juga giat mempromosikan potensi pariwisatanya di kancah internasional. Partisipasi Indonesia dalam Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2025 di Madrid merupakan langkah strategis untuk memajukan pariwisata dan membangun jaringan global. Dalam acara tersebut, paviliun Indonesia berhasil meraih transaksi potensial senilai USD4,6 juta atau sekitar Rp74 miliar, mengalami peningkatan lebih dari 50% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kegiatan promosi pariwisata ini melibatkan 11 agensi travel yang fokus memperkuat skema kerja sama business-to-business (B-to-B) dan menarik calon wisatawan lewat business-to-customers (B-to-C). FITUR 2025 sendiri mencatat kehadiran 155.000 pelaku usaha dan 100.000 pengunjung umum, menampilkan potensi pasar Eropa dan Amerika Latin sebagai target utama promosi wisata Indonesia.
Melalui kebijakan luar negeri yang aktif dan diplomasi bilateral, Indonesia berupaya menunjukkan peran lebih besar di dunia internasional. Tantangan yang dihadapi tidak hanya dalam pematangan kebijakan yang konsisten, tapi juga dalam menjaga keseimbangan antara keputusan politis dan masukan dari birokrasi profesional seperti Kemlu. Fleksibilitas dan adaptivitas menjadi kunci penting dalam menghadapi realitas global, sekaligus membangun relasi multinasional yang kokoh.