JAKARTA - Setelah sempat mengalami penundaan, pemerintah Indonesia akhirnya memastikan bahwa subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta akan diperpanjang hingga 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan adopsi kendaraan listrik yang telah menjadi fokus pengembangan selama beberapa tahun terakhir. Kepastian ini disambut baik oleh para pabrikan dan pelaku industri yang telah lama menantikan keputusan pemerintah mengenai kebijakan insentif ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa subsidi motor listrik tetap akan berlanjut. “Subsidi motor listrik harusnya masih tetap. Karena sudah setuju semua, jadi program tidak terganggu,” ujarnya, sebagaimana dilaporkan pada Sabtu, 8 Februari 2025. Airlangga menambahkan bahwa kebijakan subsidi ini akan diterapkan segera setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diterbitkan.
Pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya subsidi ini, pasar kendaraan listrik, khusunya motor listrik, akan semakin berkembang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan menggalakkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan. “Ya segera (diterapkan). Begitu PMK keluar, ya (kebijakannya) jalan," tambah Airlangga.
Subsidinya sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023, yang merupakan revisi dari Permenperin Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini memberikan panduan tentang skema bantuan pemerintah dalam pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk roda dua. Menurut aturan ini, setiap KTP berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 7 juta, yang berarti satu orang hanya bisa menerima insentif tersebut satu kali.
Dalam program subsidi tahun 2024 yang lalu, pemerintah mengalokasikan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 unit motor konversi, dengan total anggaran mencapai Rp1,75 triliun. Kuota tersebut direncanakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta unit pada 2024 dan kemungkinan masih akan diperluas lebih lanjut pada tahun 2025.
Kepastian terkait perpanjangan subsidi ini dinantikan oleh banyak pelaku industri motor listrik. Selama ini, ketidakpastian kebijakan membuat industri berjalan tertatih-tatih. CEO Maka Motors, Raditya Wibowo, mengungkapkan pentingnya segera ada pengumuman resmi dari pemerintah. “Mau bentuknya seperti apapun, harapannya pemerintah bisa segera mengumumkan guna memberi kepastian pada konsumen. Jadi mereka tidak menahan pembelian agar dapat membeli lebih murah jika ada insentif,” jelas Raditya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menyambut baik kebijakan ini dan berharap agar implementasinya bisa lebih lancar dan tidak mengalami penundaan. “Harapan kami, subsidi ini bisa memberikan angin segar bagi industri motor listrik dalam negeri dan menumbuhkan daya beli masyarakat terhadap produk ramah lingkungan," ujar perwakilan AISMOLI dalam sebuah wawancara.
Dengan adanya kebijakan subsidi ini, pemerintah berupaya mewujudkan visi besar Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan adopsi kendaraan listrik di dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri global yang sedang beralih ke energi terbarukan.
Dalam beberapa tahun terakhir, transisi energi menjadi topik penting dalam agenda pembangunan nasional. Pemerintah telah mencanangkan target untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana komitmen dalam Kesepakatan Paris. Dengan demikian, kebijakan insentif seperti ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan industri dalam mencapai tujuan tersebut.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia, yang tidak hanya akan berdampak positif pada lingkungan tetapi juga memacu inovasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor otomotif ramah lingkungan. Keberlanjutan dari program ini akan menjadi sorotan, baik dari pelaku industri maupun masyarakat yang menantikan dukungan nyata dari pemerintah untuk era baru di sektor transportasi.