JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025. Survei ini diadakan di seluruh provinsi Indonesia dengan tujuan untuk mengukur kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2024.
"Kerja sama OJK dan BPS ini merupakan kerja sama kedua setelah sebelumnya sukses menyelenggarakan SNLIK pada tahun 2024," kata Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK di Jakarta. Pernyataannya ini menggarisbawahi komitmen berkelanjutan antara kedua lembaga untuk meningkatkan literasi keuangan di Indonesia.
Proses persiapan, pendataan, dan analisis hasil SNLIK 2025 diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. Data ini diharapkan dapat memberi gambaran yang tepat mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini.
Turut hadir dalam pemantauan (witnessing) pelaksanaan SNLIK 2025 adalah Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Acara witnessing ini diadakan di Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sebagai bagian dari survei ini, substansi pengukuran meliputi lima aspek penting yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
"Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), terdapat kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan kegiatan edukasi dan literasi. Hasil survei ini dapat menjadi alat evaluasi apakah program edukasi dan literasi yang dilakukan sudah memenuhi target efektivitas OJK," jelas Friderica. Menurutnya, studi dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat literasi keuangan dan kesejahteraan suatu negara. Oleh karena itu, "Kita terus mendorong supaya masyarakat well literate, tidak hanya terliterasi, tetapi juga menggunakan produk-produk jasa keuangan," tambahnya.
Witnessing SNLIK ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan proses pendataan yang dilakukan oleh petugas pendata lapangan (PPL). Kegiatan witnessing juga dilakukan oleh kantor OJK daerah dan BPS pusat di setiap provinsi untuk menjamin kualitas pengumpulan data SNLIK 2025.
Pendataan SNLIK 2025 dijadwalkan berlangsung dari 22 Januari hingga 11 Februari 2024, melibatkan 34 provinsi, 120 kota dan kabupaten, serta delapan wilayah kantor OJK dengan total 1.080 blok sensus (BS). Proses pengumpulan data dilakukan oleh 375 petugas pendata lapangan (PPL) dan 121 petugas pemeriksa lapangan (PML) secara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Hasil dari SNLIK 2025 dinantikan sebagai cerminan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia untuk tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Indonesia menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024.
Guna mencapai target tersebut, OJK terus menggalakkan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Program ini dilaksanakan dalam kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan asosiasi pembayaran. OJK juga bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan dan mengimplementasikan program inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"Keseluruhan rangkaian program ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang terliterasi, teredukasi, dan juga terlindungi," ungkap Friderica. Dengan fokus yang kuat pada literasi keuangan, diharapkan masyarakat Indonesia tidak hanya memahami tetapi juga mampu memanfaatkan secara optimal produk dan layanan di sektor jasa keuangan, guna mencapai kondisi keuangan yang lebih sehat dan sejahtera.