JAKARTA - Dalam langkah yang menunjukkan komitmen kuat dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengumumkan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan pada Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya signifikan untuk menjamin kesejahteraan petani di Indonesia dan mendukung pencapaian swasembada pangan yang telah menjadi prioritas nasional.
"Kami berkomitmen memastikan swasembada ini menjadi prioritas utama. Artinya, stok pangan nasional harus cukup dan petani harus sejahtera. Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah memutuskan HPP sebesar Rp6.500," ujar Sudaryono. Tidak hanya sebagai Wakil Menteri, Sudaryono juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perum Bulog.
Kebijakan ini sejalan dengan target penyerapan gabah oleh Bulog yang ditetapkan mencapai 3 juta ton. Langkah ini diharapkan dapat memastikan stok pangan nasional tetap terjamin dan memberikan perlindungan harga kepada petani selama masa panen raya, terutama saat harga pasar cenderung menurun.
Sudaryono menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin kesejahteraan petani. "Saya kira swasembada ini adalah komitmen yang nyata dari Presiden kita. Program sudah jelas, visi sudah jelas. Yang perlu kita pastikan adalah pelaksanaan harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Ini adalah langkah kita untuk hadir dan bersentuhan langsung dengan petani," katanya.
Kebijakan yang berlaku mulai 15 Januari 2025 ini memiliki implikasi tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk penggilingan swasta di seluruh Indonesia. Dengan adanya penetapan HPP, pemerintah berharap dapat mendorong stabilitas harga di tingkat petani, sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil jerih payahnya.
Untuk mewujudkan hal ini, Bulog memiliki peranan penting dalam menyerap gabah sesuai dengan HPP. Langkah ini sangat vital, karena merupakan penyangga bagi harga di tingkat petani dan memastikan kesejahteraan mereka terjaga. "Dengan serapan gabah sesuai HPP, kita pastikan stok pangan nasional tercukupi dan kesejahteraan petani meningkat," tegas Sudaryono.
Keterkaitan antara kebijakan HPP dan swasembada pangan semakin erat, mengingat pentingnya keberlanjutan pangan di Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor pangan, Indonesia dapat memperkuat kemandirian pangan dalam negeri, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
"Tujuannya adalah agar harga pembelian gabah di tingkat petani tetap terjaga sehingga NTP (nilai tukar petani) juga meningkat. Negara hadir untuk benar-benar memperbaiki kondisi petani," tambah Sudaryono.
Keberhasilan implementasi kebijakan HPP gabah ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pengusaha penggilingan padi. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam memastikan strategi swasembada pangan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat luas.
Dengan adanya kebijakan ini, petani diharapkan bisa mendapatkan harga yang pantas untuk produk mereka, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meminimalisir spekulasi harga yang sering kali merugikan petani selama musim panen raya.
Dalam menghadapi tantangan ke depan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang pro-petani sangat diperlukan. Kebijakan HPP gabah dan upaya mencapai swasembada pangan ini menuntut komitmen bersama dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
Konsistensi dan pelaksanaan yang baik dari kebijakan ini akan menjadi langkah penting bagi Indonesia menuju kemandirian dan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Nusantara.