JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) semakin menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah. Tidak hanya melalui segmen konvensional, tetapi juga dengan memanfaatkan pasar pembiayaan syariah melalui BTN Syariah. Transformasi BTN Syariah dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) setelah mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) semakin mengukuhkan langkah ini. Akuisisi ini terjadi setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan pemegang saham BVIS.
Dalam akuisisi tersebut, BTN akan menguasai penuh BVIS dengan kepemilikan 100% saham dari total modal disetor penuh pada BVIS dengan nilai nominal mencapai Rp1,06 triliun. Pembelian ini dilakukan dengan pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.
Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menyambut baik transformasi BTN Syariah ini. Menurutnya, "BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokus di sektor perumahan karena bertumbuh bersama induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah dalam melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah saat sudah di-spin-off menjadi BUS," jelasnya.
Nixon Napitupulu, Direktur Utama BTN, menambahkan bahwa BTN Syariah berpotensi menjadi pemain besar di industri perbankan syariah berkat kapabilitasnya dan pencapaiannya sebagai pemimpin pasar KPR berbasis syariah di Indonesia. Data BTN Syariah menunjukkan bahwa mereka telah menguasai lebih dari 90% pasar KPR syariah di Indonesia.
BTN Syariah juga terus menunjukkan pertumbuhan signifikan pada kinerja keuangan mereka. Aset BTN Syariah per kuartal III-2024 telah mencapai Rp58 triliun, tumbuh 19,2% year-on-year dari Rp48 triliun pada periode yang sama tahun lalu. BTN memproyeksikan bahwa nilai aset BTN Syariah dapat mencapai Rp66 triliun hingga Rp67 triliun setelah menjadi BUS.
Nixon juga menekankan bahwa perubahan dari UUS menjadi BUS akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BTN Syariah. "Dengan status BUS, kepercayaan masyarakat menjadi lebih kuat karena tidak ada lagi keraguan. Biasanya yang pertama naik adalah DPK (Dana Pihak Ketiga). Kami memprediksi peningkatan itu," ujarnya.
Sementara itu, BTN Syariah juga mendukung peran induknya dalam Program Tiga Juta Rumah melalui pembiayaan rumah subsidi dengan akad syariah. "Sekitar 20-25% masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menginginkan akad KPR syariah. Jadi, pasar BTN Syariah besar dan tidak akan terlalu bersaing ketat dengan bank-bank syariah lain," tambah Nixon.
BTN Syariah juga menjalin kolaborasi dengan BP Tapera dalam penyelenggaraan akad massal KPR Tapera Syariah di Jember, Jawa Timur, yang ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “BTN Syariah berkomitmen terhadap penyediaan rumah bagi rakyat, termasuk PNS. Maka, kami berkolaborasi dengan BP Tapera untuk menggelar akad massal KPR Tapera Syariah bagi PNS di Jember,” ujar Hirwandi Gafar, Direktur Consumer BTN.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengomentari bahwa akuisisi BTN Syariah terhadap BVIS akan menciptakan kompetisi sehat. “Perbankan syariah Indonesia masih didominasi oleh satu entitas, ini tidak kondusif untuk kompetisi. Konsolidasi seperti spin-off, merger, atau akuisisi sangat diperlukan,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono, juga mendukung kebijakan OJK terkait konsolidasi perbankan syariah. "Dengan populasi muslim terbesar, kita seharusnya memiliki tiga sampai empat bank syariah besar untuk menjamin persaingan yang sehat," katanya. Yusuf menilai kebijakan OJK ini berpotensi menyeimbangkan dominasi BSI di pasar.
Senada dengan Yusuf, peneliti ekonomi syariah dari Indef, Fauziah Rizki Yuniarti, menyatakan perlunya keberadaan bank syariah lain dengan modal yang sepadan dengan BSI. "Jika ada beberapa bank besar, ini akan memacu kompetisi yang sehat dalam pelayanan dan produk," ungkap Fauziah, mengingat insiden peretasan di BRIS sebagai pelajaran penting bagi industri.
Transformasi BTN Syariah menjadi langkah penting dalam memajukan industri perbankan syariah di Indonesia, memberikan lebih banyak pilihan dan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah bagi masyarakat luas.