JAKARTA - Dalam upaya mempercepat transisi energi bersih, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan rencana ambisius untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pertemuan penting yang diadakan pada Kamis, 6 Februari 2025, dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), menandai langkah awal dari rencana strategis ini.
Pentingnya PLTN dalam Transisi Energi
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyatakan komitmennya untuk memajukan energi nuklir sebagai salah satu solusi jangka panjang bagi transisi energi Indonesia. "Problemnya nuklir ini sering disangka sesuatu yang gampang. Tapi ekosistemnya belum terbentuk, ini yang harus kami mulai. Ini jadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan itu," jelas Febrian dalam keterangan tertulisnya yang dirilis pada Senin, 10 Februari 2025.
Nuklir, yang selama ini pemanfaatannya terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian, kini dijadikan salah satu tumpuan mencapai komitmen Indonesia untuk Net Zero Emission pada tahun 2060. Energi nuklir dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber energi bersih dengan kapasitas masif dalam waktu singkat.
Tantangan Pengembangan PLTN
Namun, langkah membangun PLTN di Indonesia bukan tanpa tantangan. Saat ini, tiga aspek utama yang perlu dipenuhi masih menjadi hambatan, yaitu posisi nasional, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholders. Sebagai langkah konkret, Bappenas berencana membentuk kelompok kerja yang akan berfokus pada revisi isu kelembagaan dan menyiapkan surat rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami jangan sampai keluar dari batas kami di perencanaan. Karena inilah momennya, tidak bisa diulang. Kalau kami terlewat, kami akan terus terjebak dalam diskusi seperti ini tanpa aksi nyata,” tegas Febrian. Rencana strategis ini akan melibatkan pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN yang kuat dan independent, serta reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, termasuk pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Aspek Sosial dan Politik
Tidak hanya dari sisi teknis dan kelembagaan, pembangunan PLTN juga menghadapi tantangan dari aspek sosial dan politik. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui adanya isu yang menghambat realisasi proyek ini, meskipun rencana membangun PLTN telah ada sejak dua dekade lalu. "Kita ini dalam banyak hal masalahnya itu di tingkatan makronya, masih punya isu politik Iptek karena implikasinya ke kelembagaan. Dari sisi kebijakan publik, isu dan ide untuk membangun PLTN sudah ada sejak 20 tahun lalu,” ungkapnya.
Langkah-langkah ke Depan
Menanggapi tantangan tersebut, Bappenas berencana untuk terus mendorong terwujudnya ekosistem pendukung yang matang untuk pembangunan PLTN. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi peralihan ke energi bersih dan memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan. “Ekosistem energi nuklir harus dibentuk secara sinergis dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” tambah Febrian.
Dengan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, pembangunan PLTN di Indonesia diharapkan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan energi saat ini tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Upaya ini sejalan dengan langkah-langkah global menuju energi berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon.
Untuk mencapai target ambisius ini, Bappenas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan PLTN. Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi isu-isu sosial politik dan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat dan risiko energi nuklir.
Dengan demikian, pembangunan PLTN tidak hanya menjadi solusi energi yang berkelanjutan, tetapi juga simbol pencapaian kemajuan teknologi yang dapat mewujudkan masa depan energi Indonesia yang lebih bersih dan ramah lingkungan.