JAKARTA – Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, kembali menyuarakan keprihatinannya terkait kondisi sosial ekonomi di Morowali, Sulawesi Tengah. Meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat pertambangan nikel dengan ekspor yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya, Said Didu menegaskan bahwa kekayaan tersebut belum berdampak positif pada kesejahteraan warga setempat.
Dalam sebuah unggahan di akun media sosial pribadinya, Said Didu menggambarkan situasi di Morowali melalui kunjungannya ke salah satu pasar tradisional di daerah tersebut. Unggahan ini menarik perhatian publik karena menunjukkan perbedaan mencolok antara potensi kekayaan alam yang dihasilkan dan kondisi hidup masyarakat lokal.
"Gambaran kondisi Morowali yang digembar-gemborkan sebagai daerah dengan ekspor nikel ratusan triliun per tahun," ujar Said Didu pada Selasa, 11 Februari 2025. "Faktanya, daerah dan rakyatnya tetap tertinggal," tambah pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini. Melalui pernyataannya, Said Didu menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam dengan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari sumber daya tersebut.
Dampak Ekonomi yang Disorot
Said Didu mengungkapkan bahwa meskipun Morowali meraih keuntungan besar dari ekspor nikel, hanya perusahaan-perusahaan asing, terutama dari China, yang benar-benar menikmati hasil ekonomi tersebut. "Ratusan triliun ekspor nikel itu hanya dinikmati oleh perusahaan China yang diberikan berbagai kenikmatan oleh Jokowi, seperti bebas pajak dan lain-lain," tegasnya. Keraguan tentang keadilan distribusi pendapatan dari sumber daya alam kembali menjadi pokok perhatian pemerhati ekonomi Indonesia.
Perusahaan-perusahaan China yang menjadi sorotan termasuk PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Steel Industry (PT GCNS), dan PT Dexin Steel Indonesia (DSI). Perusahaan-perusahaan ini dinilai mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat lokal Morowali sendiri.
Tantangan Bagi Pemerintah
Kritik yang disampaikan Said Didu ini menyoroti tantangan besar bagi pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa pendapatan dari sumber daya alam harus dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Dengan semakin meningkatnya investasi asing di sektor pertambangan, pemerintah diharapkan mampu mengatur dan menyeimbangkan antara kepentingan investasi asing dengan hak dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Said Didu sendiri telah sering kali mengkritik kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyatakan perlunya reformasi regulasi untuk memastikan bahwa keuntungan dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kalangan investor asing.
Peluang dan Solusi
Dampak ekonomi yang tidak merata di Morowali membuka peluang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kembali kebijakan investasi asing di sektor pertambangan. Diperlukan solusi nyata dan implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal agar kekayaan dari sektor nikel dapat menjadi katalisator untuk menciptakan kemakmuran bersama.
Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk revisi peraturan tentang pembagian keuntungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat setempat; memastikan kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur sosial serta ekonomi di daerah tersebut; dan mengedepankan kemitraan yang setara antara investor asing dan pelaku usaha lokal.
Kasus ekspor nikel Morowali menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah kaya sumber daya alam di Indonesia. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari investasi asing tidak hanya mengalir keluar negeri, tetapi juga membawa manfaat yang nyata bagi penduduk lokal. Dengan begitu, kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan, adil, dan merata.