JAKARTA - Pada era modernisasi dan urbanisasi yang pesat, permasalahan kemacetan seolah menjadi momok bagi kota besar seperti Bandung. Mengatasi masalah ini, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, memberikan solusi dengan memperkuat operasional layanan transportasi umum massal. Langkah ini dipandang penting untuk mendukung proyek besar pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau yang dikenal sebagai Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang tengah dirancang oleh pemerintah pusat.
Koswara menekankan pentingnya penguatan angkutan umum dalam wawancara di Balai Kota Bandung. "Kemacetan di kota besar seperti Bandung adalah masalah umum akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas publik yang memadai," ujar Koswara. Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa angkutan umum yang terstruktur dan efisien, kehadiran tol dalam kota tidak akan menghasilkan perubahan signifikan terhadap kemacetan lalu lintas.
Dalam pandangannya, tol dalam kota seharusnya dipahami sebagai salah satu dari rangkaian solusi, bukan solusi tunggal. "Tol dalam kota bukan solusi akhir. Jika tidak ada sistem transportasi publik yang baik, kemacetan akan tetap terjadi," tegas Koswara. Oleh sebab itu, Koswara mendorong konsistensi kebijakan transportasi umum di Bandung meskipun terjadi pergantian pemimpin di masa depan. "Harus ada kesinambungan kebijakan agar solusi yang sudah disiapkan tidak terhenti di tengah jalan," katanya.
Menggugah kesadaran masyarakat pun menjadi salah satu strategi yang diusung. Koswara berharap kebiasaan masyarakat dalam bermobilitas dapat berubah dari penggunaan kendaraan pribadi menuju angkutan umum. Dalam penjelasannya, saat ini pengguna angkutan umum di Bandung baru mencapai sekitar 12%. "Jika ke depan ada sistem transportasi massal yang lebih baik, saya mengajak masyarakat untuk mulai beralih menggunakan angkutan umum," paparnya.
Implementasi kebijakan seperti sistem ganjil-genap, tarif parkir yang lebih tinggi, atau penerapan jalan berbayar menjadi beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk mendukung pengendalian penggunaan kendaraan pribadi. "Jika transportasi massal sudah tersedia, maka kendaraan pribadi harus dikendalikan," imbuhnya.
Selain itu, Pemkot Bandung telah melakukan kajian terhadap pengaturan jam operasional, mencakup jam sekolah, jam kerja pemerintah, serta jam operasional komersial. Langkah ini diambil sebagai upaya integral untuk mengurangi kemacetan di Bandung. "Hasil studi menunjukkan bahwa mengatur jam kerja pemerintah bisa memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan," ungkap Koswara. Dengan strategi ini, diharapkan dapat tercipta waktu pergerakan yang lebih teratur dan tidak tumpang tindih.
Proyek Tol Dalam Kota Bandung sendiri masuk dalam daftar jalan tol baru yang dibangun di Jawa Barat, sebagai bagian dari agenda pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tanpa melihat aspek transportasi umum, dinilai oleh para pakar transportasi dapat memicu persoalan kemacetan baru. Analisis dari sejumlah pakar transportasi menyatakan bahwa pembangunan tol sering kali menarik lebih banyak penggunaan kendaraan pribadi jika tidak diimbangi oleh sistem transportasi publik yang efektif.
Solusi kemacetan di Bandung membutuhkan pendekatan yang holistik, menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan optimalisasi transportasi public. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran serta aktif masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan lalu lintas yang lebih tertib, serta meningkatkan kualitas hidup di Kota Bandung. Dengan demikian, kemacetan lalu lintas dapat secara bertahap teratasi dan kota dapat berhenti berpengalaman hari-hari yang penuh sesak di jalanan.