JAKARTA — Dialog publik mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Banggai menyoroti pentingnya optimalisasi tata kelola pertambangan. Acara yang diinisiasi oleh KAHMI Muda Luwuk-Banggai ini berlangsung di Kedai Daeng Mangge Luwuk. Dialog ini menghadirkan Wakapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., MH, sebagai salah satu pemateri utama.
Pertemuan publik ini turut dihadiri oleh berbagai pihak penting, antara lain Kapolres Banggai AKBP Putu Hendra Binangkari, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Ketua Umum KAHMI Muda Luwuk Banggai, akademisi, praktisi pertambangan, serta sekitar 50 perwakilan mahasiswa. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap isu pengelolaan SDA yang bertanggung jawab.
Dalam pemaparannya, Wakapolda Sulteng menjelaskan peran penting yang dimainkan oleh Polri dalam mengelola lahan pertambangan, terutama dari aspek keamanan. “Memelihara kamtibmas, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,” jelas Brigjen Pol. Helmi Kwarta.
Wakapolda menekankan tiga aspek penting dalam pengelolaan SDA dan mineral: aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurutnya, sinergi ketiga aspek ini dapat menjamin pengelolaan industri pertambangan yang baik serta menghidupkan kembali perekonomian. "Terciptanya pengelolaan industri pertambangan yang baik serta menyelamatkan perekonomian," sebutnya.
Dialog ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana keberlanjutan industri pertambangan dapat mendukung ekonomi lokal dan sosial di Kabupaten Banggai. Brigjen Pol. Helmi mengungkapkan harapannya bahwa diskusi ini bisa membuka jalan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk setempat dan memperkuat ekonomi daerah. “Diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Brigjen Pol. Helmi menyoroti bahwa aspek lingkungan dalam pengelolaan SDA tidak boleh diabaikan. Pemantauan ketat dan kebijakan yang bijak harus menjadi prioritas agar aktivitas pertambangan tidak merusak lingkungan. Hal ini penting demi menjaga ekosistem setempat dan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bersih.
Dialog publik ini memberi kesempatan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan mahasiswa, untuk berbagi pandangan dan menawarkan solusi inovatif. Pandangan-pandangan ini diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal dalam usaha mencapai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Dalam era di mana pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan lingkungan semakin menjadi perhatian global, inisiatif seperti dialog publik di Banggai ini memegang peran penting. Dengan kolaborasi dari semua pihak—pemerintah, masyarakat, akademisi, dan praktisi—pengelolaan SDA dapat dioptimalkan untuk mencapai kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan lingkungan.
Hasil dari dialog ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih konkret dalam pengelolaan SDA di Kabupaten Banggai. Dengan adanya dorongan dari pihak kepolisian serta dukungan komunitas dan akademisi, Banggai berpotensi menjadi contoh pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan di tingkat nasional.
Ujian terbesar dari inisiatif ini adalah bagaimana ketiga aspek pengelolaan SDA dapat diterapkan secara efektif dan konsisten. Hanya melalui pendekatan holistik dan kerjasama yang kuat antar berbagai elemen masyarakat, pengelolaan pertambangan yang sehat dan berkelanjutan bisa terwujud.