JAKARTA - Upaya menjaga ketahanan pangan nasional semakin diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan serta optimalisasi sistem irigasi guna meningkatkan frekuensi tanam sekaligus mengantisipasi potensi kekeringan, termasuk di wilayah Jawa Tengah.
Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pertanian. Pengelolaan sumber daya air dinilai sebagai faktor kunci dalam menjaga kesinambungan produksi pangan nasional.
“Pemerintah terus memperkuat pengelolaan sumber daya air sebagai langkah strategis dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas pertanian nasional,” kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pertanian di berbagai daerah.
Optimisme Produksi dan Koordinasi Wilayah
Selain fokus pada infrastruktur air, pemerintah juga menunjukkan optimisme terhadap kinerja sektor pertanian pada tahun 2026. Koordinasi lintas wilayah yang semakin solid, terutama di Pulau Jawa, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Sam Herodian menyampaikan bahwa kerja sama yang terbangun saat ini sudah mulai mengarah pada model percontohan terintegrasi yang mencakup seluruh aspek pertanian, mulai dari penyediaan air hingga benih.
“Kami optimistis tahun ini akan lebih baik. Kerja sama yang terbangun saat ini sudah mengarah pada model percontohan terintegrasi, mulai dari penyiapan air hingga benih. Ini harus terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Sam.
Ia juga menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan air pada tanaman padi. Menurutnya, padi tidak membutuhkan air berlimpah, melainkan pengelolaan air yang optimal agar produktivitas dapat meningkat secara signifikan.
“Jika pengelolaan air dan pola tanam bisa disinkronkan, termasuk percepatan tanam pascapanen, maka siklus produksi akan lebih efisien dan hasilnya optimal,” kata Sam.
Penguatan Program dan Infrastruktur Pertanian
Di sisi lain, Kementerian Pertanian terus mendorong penguatan program prioritas untuk memastikan kelancaran produksi. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian infrastruktur pertanian seperti irigasi, ketersediaan pupuk, serta distribusi alat dan mesin pertanian.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Jawa Tengah, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa seluruh jajaran harus tetap menjaga semangat dalam menghadapi tantangan sektor pertanian ke depan, terutama pada periode krusial April hingga Mei.
“Tidak boleh menurunkan semangat kita dalam mempertahankan swasembada yang berkelanjutan. Bulan April dan Mei ini sesuai arahan Menteri Pertanian harus kita jaga bersama. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” ujar Alam.
Komitmen ini menunjukkan bahwa keberhasilan sektor pertanian tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada implementasi yang konsisten di lapangan.
Antisipasi Kekeringan dan Program Irigasi
Potensi kekeringan yang masih mungkin terjadi pada 2026 menjadi perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu, percepatan program irigasi menjadi langkah penting dalam mengantisipasi dampak musim kemarau.
Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Ditjen LIP Kementan, Asmarhansyah, menekankan bahwa program irigasi seperti irigasi perpompaan, perpipaan, bangunan konservasi, serta jaringan irigasi tersier harus segera direalisasikan.
“Program ini harus dipercepat agar musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini. Optimalisasi sarana yang sudah dibangun juga penting, dengan dukungan aktif dari dinas dan penyuluh di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat langkah antisipatif melalui pemetaan wilayah dan pemanfaatan sumber air yang tersedia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dampak kekeringan dapat diminimalkan dan produksi pertanian tetap terjaga.
Integrasi Data dan Ketepatan Kebijakan
Pendekatan berbasis data menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Sudarto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun peta overlay berbasis spasial sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.
“Kami mengintegrasikan data potensi kekeringan dengan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, embung, dan tampungan lainnya. Ini menjadi dasar dalam memprediksi dan menangani kekeringan secara lebih tepat,” kata Sudarto.
Ia menambahkan bahwa integrasi data tersebut dengan sektor pertanian menjadi kunci dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran. Dengan dukungan teknologi dan koordinasi lintas sektor, pemerintah dapat merespons potensi kekeringan secara lebih efektif dan terarah.
Secara keseluruhan, penguatan pengelolaan air yang terintegrasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan indeks pertanaman dan menjaga produksi pangan nasional.
Sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menghadapi tantangan kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.