JAKARTA - Kelas menengah telah lama disebut sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kekhawatiran muncul seiring dengan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penyusutan signifikan dalam jumlah kelas menengah selama beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan status ke kelompok “calon kelas menengah” atau aspiring middle class, yang berdampak pada penurunan proporsi kelas menengah dari 21,45% pada 2019 menjadi hanya 17,13% pada 2024 dari total populasi.
Pentingnya Kelas Menengah dalam Ekonomi Nasional
Peran kelas menengah dalam ekonomi nasional tidak bisa dianggap remeh. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, kelas menengah dan kelompok calon kelas menengah pada 2023 menyumbang 82,3% terhadap konsumsi rumah tangga nasional. Konsumsi rumah tangga sendiri menjadi komponen utama penentu Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kontribusi sebesar 54,04% pada 2024.
“Penguatan peran kelas menengah menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045,” demikian tercantum dalam Perpres 12/2025. Namun, target pemerintah untuk meningkatkan proporsi kelas menengah hingga 20% dari total populasi pada 2029 dinilai pesimistis, mengingat angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan proporsi pra-pandemi yaitu 21,45% pada 2019.
Peran Sektor Industri dalam Mendukung Kelas Menengah
Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Jahen Fachrul Rezki, menjelaskan bahwa pertumbuhan kelas menengah berkaitan erat dengan kinerja sektor industri. "Jumlah kelas menengah bisa meningkat apabila sektor industri kuat," katanya. Jahen mendesak pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, serta meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan.
"Encouraging [mendorong] semakin banyak big firms [korporasi besar], khususnya yang inovatif, sehingga bisa semakin banyak menyerap tenaga kerja," ujar Jahen.
Tantangan dan Solusi Kebijakan
Guru Besar Universitas Paramadina, Ahmad Badawi Saluy, turut menyoroti pentingnya memperkuat sektor industri untuk menghentikan penurunan jumlah kelas menengah. Menurutnya, lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa tahun terakhir menjadi faktor pendorong menyusutnya kelas menengah. Meskipun demikian, Badawi menekankan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan pemerintah untuk mengintervensi dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
"Pemerintah harus serius membuat semacam tim untuk mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan mereka itu, kebijakan apa yang misalkan yang perlu. Jadi dibuat semacam instrumen dalam rangka penyelamatan industri," tegas Badawi.
Tren Kontribusi Manufaktur terhadap PDB
Data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia selama dua dekade terakhir. Pada 2002, kontribusi manufaktur mencapai 32% dari PDB nasional, namun pada 2022 angka tersebut turun menjadi hanya 18%, menandai penurunan drastis sebesar 14%.
Dengan tantangan yang ada, pemerintah perlu segera beraksi untuk memperkuat sektor industri. Kebijakan yang tepat akan membantu menyelamatkan kelas menengah dari penurunan lebih lanjut dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dukungan dari pihak industri dan implementasi kebijakan strategis bisa menjadi kunci dalam membangun kembali kelas menengah yang kuat di Indonesia.