JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, baru-baru ini mengemukakan keyakinannya bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau lebih dikenal dengan nama Danantara, dapat menjadi pendorong signifikan bagi peningkatan investasi di Indonesia. Kehadiran Danantara disebut-sebut tidak hanya akan membawa angin segar bagi transformasi investasi tetapi juga meningkatkan transparansi dalam operasionalnya.
Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Erick menilai bahwa pengelolaan investasi dalam BUMN akan mengalami perbaikan fundamental.
"Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta. Menurutnya, komite investasi ini akan berfungsi sebagai badan yang menyaring seluruh usulan investasi atau pengembangan yang membutuhkan dana besar. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko finansial dan meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, peran penting dari komite investasi adalah memastikan bahwa setiap kebijakan investasi selaras dengan tujuan nasional dan jangka panjang BUMN. Erick menegaskan bahwa regulasi yang baru diterbitkan memberikan kerangka kerja jelas untuk mengelola dan mengawasi investasi secara lebih efektif.
"Kami akan tetap memeriksa penugasan dan operasional sekalipun sudah ada undang-undang yang baru," ungkap Erick. Fungsi pengawasan tetap menjadi prioritas Kementerian BUMN, termasuk menindak tegas setiap kasus korupsi yang muncul.
Lebih lanjut, Erick menguraikan salah satu peran penting dari Kementerian BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 ini adalah mengawasi setiap aspek operasional perusahaan, mulai dari rencana kerja hingga dividen dan penyuntikan modal. "Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Misalnya, untuk public service obligation atau subsidi kompensasi, semuanya masih dalam pengawasan," tambahnya.
Di balik skema besar transformasi ini, pergeseran saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara masih dalam proses. Erick menjelaskan bahwa peralihan ini membutuhkan beberapa tahap, termasuk dorongan regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Inbreng, yang diharapkan dapat mempercepat proses integrasi aset.
Erick menegaskan pentingnya transformasi total dalam BUMN untuk mencapai langkah inovatif. "Kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management," tegasnya. Transformasi BUMN yang telah dilakukan selama lima tahun belakangan ini memang menunjukkan hasil positif, dengan mencatatkan profit sebesar Rp310 triliun.
Dalam pandangan Erick, semua aset perusahaan BUMN nantinya akan disatukan di bawah satu payung besar, yaitu Danantara. Dia memperkirakan, nilai transisi aset ini akan mencapai 900 miliar dolar AS, meskipun prosesnya berjalan bertahap. Kerjasama erat dengan Group CEO Danantara, Rosan Roeslani, juga dianggap sebagai elemen penting dalam mensukseskan visi ini.
"Visi Pak Presiden RI positif," tutup Erick, menekankan optimisme terhadap potensi Danantara dalam merevolusi investasi dan pengelolaan aset BUMN. Dengan skema ini, diharapkan Danantara dapat menjadi motor penggerak dalam menyinergikan sektor publik dan swasta guna memperkuat perekonomian nasional.
Seiring berjalannya waktu, keberhasilan Danantara tidak hanya akan tergantung pada pengoptimalan strategi dan kebijakan investasi tetapi juga pada kolaborasi berkesinambungan antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan perubahan struktural dan manajerial yang signifikan ini, diyakini bahwa Danantara akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.