JAKARTA - Merosotnya nilai jual minyak mentah internasional dipandang memberikan keleluasaan bagi jajaran otoritas negara untuk menyelaraskan kembali banderol harga bahan bakar minyak (BBM) jenis nonsubsidi, terutama varian Pertamax.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah menguraikan bahwa pergolakan kondisi geopolitik antara Amerika Serikat (AS) bersama Iran memicu pergerakan harga minyak global berjalan sangat fluktuatif sepanjang tahun 2026.
Friksi hebat kedua negara di kawasan Timur Tengah tersebut sempat mendongkrak nilai minyak melonjak ke level 120 dollar AS per barel, walakin per tanggal 22 Juni 2026 posisinya terpantau menyusut ke angka 80 dollar AS per barel.
Melihat indikator perkembangan tersebut, ia berpendapat bahwa pemerintah beserta PT Pertamina (Persero) mengantongi celah untuk memperbarui harga eceran Pertamax selaras mekanisme pasar sekalian menjaga pos BBM subsidi agar tepat sasaran.
Menurut pemikiran Piter, perombakan angka jual semacam itu tergolong rasional sepanjang dieksekusi secara proporsional. Langkah penyesuaian ini bukan bermaksud memaksa nominal kembali ke tingkat awal, melainkan adaptif terhadap tren penurunan di pasar internasional.
"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).
Lebih dalam lagi, dirinya menilai kebijakan stabilisasi harga jual Pertamax teramat krusial demi menekan potensi migrasi massal para pengguna kendaraan bermotor menuju komoditas Pertalite yang menyandang status BBM bersubsidi.
Piter membeberkan, sinyal perpindahan kelas konsumen tersebut belakangan mulai tampak dari mengularnya barisan antrean kendaraan pada sejumlah SPBU. Apabila fenomena ini dibiarkan bergulir, realisasi pemakaian Pertalite berisiko menjebol batas kuota tahunan pemerintah.
"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ungkapnya.
Kendati demikian, Piter tetap memberikan catatan peringatan bahwa peta persaingan pasar energi makro masih sangat sensitif terhadap eskalasi politik luar negeri, termasuk ancaman blokade Selat Hormuz oleh militer Iran.
Ketidakpastian harga minyak internasional tersebut otomatis bakal berimbas langsung pada struktur penentuan nilai keekonomian energi di lingkup domestik.
Oleh karena itu, dalam merespons problem pemakaian energi nasional, Piter memandang pentingnya ketetapan fungsi yang tegas antara kelompok BBM subsidi dengan jenis nonsubsidi agar roda perekonomian berjalan lebih stabil.
Tanggung jawab utama institusi negara yakni mengawal keterjangkauan daya beli BBM subsidi bagi kalangan warga yang berhak, sedangkan produk nonsubsidi dibiarkan mengalir sesuai perkembangan pasar bebas.
Ia menambahkan, pihak eksekutif wajib membenahi sistem tata niaga penyaluran komoditas energi bersubsidi agar penyerapannya di lapangan kian presisi serta dinikmati oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.