JAKARTA - Pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA kini tengah didorong oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai wadah kolaborasi formal.
Sinergi antara pihak pemerintah dengan dunia usaha tersebut ditujukan untuk mengawal proses ratifikasi sekaligus memastikan tahapan implementasi dari perjanjian perdagangan internasional ini bisa berjalan sesuai jadwal.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, mengonfirmasi bahwa usulan strategis ini lahir sebagai salah satu poin utama dari agenda Apindo Business Mission to Europe 2026 yang dilaksanakan pada 11-19 Juni 2026.
Pihak Apindo memandang tahapan pascanegosiasi menjadi krusial agar segala bentuk keuntungan dari kesepakatan besar yang diraih sejak September 2025 lalu dapat diserap optimal oleh pelaku usaha nasional.
"Saat ini fokus kita harus bergeser dari negotiation menuju opportunity and partnership. Keberhasilan IEU-CEPA tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses negosiasi, tetapi oleh kemampuan kita memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif baik dari sisi EU maupun Indonesia, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Shinta.
Lebih lanjut, urgensi penerapan aturan IEU-CEPA dinilai kian mendesak lantaran fasilitas penunjang Generalised Scheme of Preferences atau GSP Uni Eropa bagi Indonesia dijadwalkan berakhir per 31 Desember 2026.
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2027, Indonesia dipastikan keluar dari daftar penerima Standard GSP menyusul status barunya sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas selama beberapa tahun terakhir.
Kondisi transisi ini menyimpan risiko kemunculan skenario cliff edge, yakni masa kekosongan hukum saat fasilitas lama berakhir namun kesepakatan IEU-CEPA yang baru ternyata belum berlaku efektif di lapangan.
Bila kondisi itu terjadi, aneka produk ekspor andalan asal Indonesia terancam kembali dibebani tarif Most Favoured Nation oleh Uni Eropa yang otomatis berisiko mendongkrak total biaya operasional perdagangan.
Oleh sebab itu, pakta IEU-CEPA diposisikan sebagai instrumen strategis jangka panjang yang andal dalam membuka akses pasar, memperkuat jalinan pasokan, serta memacu masuknya modal investasi asing.
"Bagi Apindo, IEU-CEPA bukan hanya tentang liberalisasi tarif. Perjanjian ini harus menjadi platform untuk memperkuat investasi, capacity building, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan industri, kepastian berusaha, serta peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Implementasi IEU-CEPA juga harus mampu menjawab berbagai nontariff barriers yang selama ini menjadi hambatan perdagangan dan investasi," kata Shinta.
Ia mengimbau momentum positif ini diwujudkan menjadi aksi nyata pada sektor manufaktur, rantai pasok global, ekonomi hijau, transformasi digital, kelestarian lingkungan, hingga pembinaan mutu SDM.
Selain mengusulkan satuan tugas bersama, misi kunjungan ke Eropa tersebut juga mematangkan persiapan sektor prioritas dalam menghadapi aturan European Union Deforestation Regulation atau EUDR.
Sepanjang agenda lawatan Business Mission to Europe 2026, jajaran pengurus Apindo menggelar rangkaian diskusi bersama para pembuat kebijakan serta pimpinan korporasi papan atas di tanah Eropa.
Apindo menegaskan komitmen penuh untuk terus mendampingi pemerintah sebagai mitra strategis agar realisasi pakta kerja sama ini mendatangkan dampak konkret yang positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik.
"Target kita jelas, tidak boleh terjadi cliff edge pada awal 2027. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Karena itu Apindo siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak," kata Shinta.