JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyokong perbaikan tata kelola lewat penyelarasan Rencana Tata Ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional via penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).
"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi," kata Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Wamen Ossy menguatkan komitmennya dalam memperkokoh struktur ekosistem kebandarudaraan tanah air melalui aspek pengelolaan lahan serta penataan ruang.
Ia menguraikan bahwa kontribusi ATR/BPN dalam menciptakan tata kelola bandar udara yang prima dijalankan dengan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang bersama tatanan kebandarudaraan nasional.
Bukan hanya itu, akselerasi penerbitan KKPR juga digenjot guna menyokong iklim investasi, proyek pembangunan, serta proses pengadaan tanah bagi fasilitas publik.
"Serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan," ujarnya.
Wamen Ossy berpendapat struktur manajemen kebandarudaraan wajib diperkuat dengan penyatuan data spasial antar-instansi. Gagasan ini mengusung skema "one spatial planning policy" atau satu acuan tunggal tata ruang.
"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, and terintegrasi," ujar Wamen Ossy.
Dalam mengkaji masa depan industri penerbangan, Wamen Ossy menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri mengenai Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin oleh Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (25/6).
Agenda diskusi tersebut melibatkan perwakilan kementerian, lembaga negara, beserta jajaran pemerintah daerah terkait. Di depan para kolega rakor, Wamen Ossy mewanti-wanti krusialnya pengerjaan penataan sekaligus pengawasan fungsi ruang.
"Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan," katanya.
Di lain pihak, Menko AHY selaku pimpinan sidang menyatakan esensi utama forum koordinasi ini ialah mempertegas tata kelola wilayah bandara lewat pengokohan regulasi beserta sinergi antar-sektor. Maka dari itu, ia meminta keterlibatan aktif dari semua instansi.
Melalui rembuk bersama ini, ia optimistis kualitas pelayanan serta keunggulan kompetitif bandara domestik dapat semakin meroket.
"Mari kami kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.