JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyebutkan bahwa pengadaan motor listrik belum dimasukkan ke dalam daftar aset peralatan dan mesin definitif lantaran proses penyidikannya di Kejaksaan Agung (Kejegung) masih berjalan.
"Uang muka belanja di tahun 2025 itu adalah uang muka pembayaran motor listrik, yang kemudian jadi ramai. Uang muka dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di tahun 2026 Rp243,9 miliar. Tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif karena masih dalam proses penyidikan Kejagung," kata Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Demi merampungkan pelunasan tagihan pengadaan motor listrik tersebut, ia menjelaskan, BGN sempat menempuh mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), yaitu sebuah sistem pengamanan dana APBN di penghujung tahun untuk menuntaskan pekerjaan kontraktual yang masih berjalan.
BGN pun tercatat masih menyimpan potensi tagihan kepada pihak ketiga dengan nilai mencapai Rp743 miliar.
"Rekening penampungan akhir tahun ada mekanisme RPATA, penyelesaian pembayaran tahun 2025 tetapi bisa diselesaikan. Waktu itu dipakai untuk melunasi motor, Internet of Things (IoT), dan beberapa proses pengadaan, termasuk ada koreksi dari rencana motor yang semula 25 ribu menjadi 21 ribu," katanya.
Ketika menghadiri rapat yang mengupas tentang realisasi anggaran itu, Agustina memaparkan bahwa pada salah satu indikator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendongkrak kualitas sumber daya manusia Indonesia, realisasi anggaran baru menyentuh angka kisaran 59 persen dari target, di mana aspek dukungan manajemen yang mencakup program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pun belum terealisasi seutuhnya.
"Ada yang tidak tercapai dari sisi kinerja, alokasi anggaran Rp18,7 triliun itu realisasi anggarannya Rp11 triliun sekian. Capaian kami hanya 59 persen, artinya secara kinerja belum memenuhi target. Selain itu dari dukungan manajemen SPPI, anggaran dan realisasinya tidak 100 persen," ucapnya.
Agustina turut menjabarkan bahwa keseluruhan realisasi belanja BGN sepanjang tahun 2025 berada di angka Rp51,5 triliun, atau setara dengan sekitar 60,49 persen dari keseluruhan pagu anggaran yang bernilai Rp85,2 triliun.