JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memerlukan alokasi investasi senilai kurang lebih Rp23,4 triliun dalam kurun waktu lima tahun mendatang guna merealisasikan pengadaan 46 armada kapal anyar serta penyewaan sekitar 50 unit kapal.
Tingginya nilai kebutuhan investasi tersebut mendorong pihak korporasi untuk mendesak pemerintah agar menghadirkan kepastian pendanaan bagi penyelenggaraan layanan penyeberangan perintis lewat mekanisme skema public service obligation (PSO).
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengemukakan bahwa kebutuhan injeksi modal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi fisik armada perseroan yang kian uzur, sehingga menuntut kehadiran armada baru yang mumpuni di tengah iklim kompetisi bisnis penyeberangan yang semakin ketat.
"Investasi kami untuk lima tahun ke depan itu besar sekali, Rp23,4 triliun untuk bangun kapal baru kemudian charter 50 kapal yang nanti akan kami bagi ke beberapa rute," ujar Heru beberapa waktu lalu.
Ia memaparkan bahwa porsi investasi tersebut mencakup pembangunan 46 kapal baru, yang terbagi atas 18 kapal demi menyokong strategi long distance ferry (LDF), 15 kapal guna memperkokoh 14 lintasan eksisting, serta 13 kapal yang dialokasikan sebagai bagian dari program peremajaan armada lama.
Di samping itu, ASDP turut merancang pembangunan 55 proyek di 35 pelabuhan, baik yang berbentuk revitalisasi, pembangunan dari nol, maupun kerja sama sinergi bersama para mitra.
Heru menegaskan bahwa angka nominal Rp23,49 triliun tersebut merupakan kalkulasi total nilai proyek secara keseluruhan, dan bukanlah besaran kebutuhan pengeluaran belanja tunai (cash outflow) perusahaan secara langsung.
Heru menambahkan, sumber pendanaan investasi ini bakal bertumpu pada perpaduan antara kas internal perusahaan serta sokongan permodalan dari pihak Danantara. Kendati demikian, khusus bagi operasional layanan penyeberangan perintis yang dari sudut pandang bisnis belum menguntungkan secara komersial, pihak ASDP memandang keharusan adanya kepastian mekanisme pembiayaan yang lebih terjamin melalui penerapan skema PSO.
“Sehingga pendanaan layanan publik memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Heru menilai bahwa eksistensi layanan penyeberangan perintis tidak sekadar berfungsi sebagai penghubung konektivitas antarpulau, melainkan turut menjadi tulang punggung bagi mobilitas warga, kelancaran distribusi logistik, serta membuka akses terhadap layanan esensial seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perputaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Catatan redaksi Bisnis menunjukkan bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah memastikan layanan angkutan perintis bakal terus beroperasi hingga tuntasnya tahun anggaran kendati pemerintah tengah membentur keterbatasan fiskal anggaran.
“Layanan perintis tetap kami laksanakan sampai tahun anggaran selesai. Jadi dengan kondisi anggaran, kami menyiasatinya dan yang paling penting bahwa layanan tidak berhenti,” ujarnya.
Menurut pandangan Dudy, Kementerian Perhubungan secara konsisten menjalankan pengawasan harian terhadap aspek operasional kapal, ketepatan jadwal pelayaran, hingga kapasitas muatan.
Di samping itu, koordinasi bersama para operator, pengelola pelabuhan, pemerintah daerah, serta instansi berwenang terkait kian dipererat guna menjamin kelangsungan pelayanan kepada publik tidak mengalami kendala.
Dalam kerangka pandangan jangka panjang, pihak Kemenhub menilai bahwa penyelenggaraan angkutan perintis menuntut adanya eskalasi dukungan pendanaan, peningkatan mutu armada beserta fasilitas infrastruktur pelabuhan, integrasi rantai pasok sistem logistik nasional, akselerasi konektivitas antarmoda, serta evaluasi berkala terhadap peta jaringan trayek supaya senantiasa selaras dengan dinamika kebutuhan warga maupun kemajuan ekonomi daerah.