JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pemberlakuan status Badan Layanan Umum (BLU) pada tiga taman nasional (TN) secara resmi mampu mendorong penerapan model skema pendanaan yang jauh lebih inovatif guna memperkuat tata kelola kawasan konservasi.
Menhut memberikan keterangan di Kota Jakarta pada hari Kamis, dengan merinci bahwa ketiga kawasan taman nasional yang dimaksud mencakup Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, serta Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Raja Antoni menjelaskan bahwa pembentukan status BLU ini memberikan keleluasaan sehingga pendapatan finansial yang berhasil dihimpun dari masing-masing unit taman nasional dapat dialokasikan kembali secara langsung untuk kepentingan kawasan tersebut.
Selama kurun waktu sebelumnya, seluruh perolehan penerimaan yang bersumber dari penjualan tiket masuk destinasi wisata dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang langsung masuk ke kas negara, sehingga belum tentu keseluruhan dananya dapat dikembalikan sepenuhnya guna menunjang operasional pengelolaan konservasi kawasan.
“Dengan BLU ini, apa yang didapatkan di Komodo, Rinjani, dan Bromo Tengger Semeru itu bisa balik lagi kepada alam. Untuk memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konservasi, dan lain sebagainya,” ujar Menhut Raja Antoni.
Ia memaparkan bahwa keberhasilan penetapan ketiga taman nasional tersebut sebagai instansi berstatus BLU merupakan buah dari kinerja akselerasi cepat yang ditunjukkan oleh Satgas Pembiayaan Taman Nasional yang baru saja dibentuk.
“Ini salah satu keberhasilan satgas ini. Baru terbentuk, langsung kami proses untuk BLU, ternyata tiga ini sudah bisa langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan dan menjadi BLU,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni menambahkan bahwa pihak pemerintah kini mulai merintis pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui pendekatan blended financing, yakni format pendanaan yang memadukan secara sinergis dukungan APBN dengan aliran modal pembiayaan dari pihak sektor swasta, lembaga filantropi, maupun instrumen investasi.
Menurut pandangannya, terobosan pendekatan finansial ini diyakini bakal memperkuat ketahanan pendanaan konservasi tanpa harus terus-menerus bergantung secara penuh pada alokasi anggaran belanja negara.
Sementara itu, Ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo menuturkan bahwa pembentukan satgas ini didasari oleh misi utama untuk mencari terobosan pembiayaan kreatif bagi keseluruhan 57 taman nasional yang tersebar di wilayah Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden mempunyai gagasan agar tata kelola seluruh taman nasional dapat diperkokoh melalui penerapan kerangka skema pembiayaan yang bersifat inovatif sekaligus berkelanjutan.
“Presiden punya ide kalau bisa seluruh 57 taman nasional kami cari cara-cara khusus, inovatif untuk membiayai,” kata Hashim.
“Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan,” imbuhnya.
Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Ketua Bidang Investasi Mari Elka Pangestu memberikan penegasan secara tegas bahwa kehadiran skema pembiayaan alternatif ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengomersialkan kawasan taman nasional.
Menurut penjelasannya, aliran pendanaan baru ini justru difokuskan secara presisi untuk memperkuat upaya konservasi alam, melindungi kekayaan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya, serta menjaga keberlangsungan hidup spesies-spesies prioritas satwa endemik Indonesia yang berada di ambang ancaman kepunahan.
Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan (ecosystem services) juga diharapkan mampu mendatangkan kontribusi manfaat yang berkesinambungan, baik bagi eksistensi kawasan konservasi itu sendiri maupun bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat yang bermukim di sekitarnya.