JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengeluarkan instruksi resmi kepada segenap jajaran di seluruh wilayah untuk mengawal secara ketat pasokan beras premium di berbagai gerai ritel modern di pelbagai daerah, dengan tujuan memastikan ketersediaan stok bahan pangan tersebut tetap aman, terdistribusi secara merata, serta mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
Rizal menjelaskan bahwa langkah taktis ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada publik bahwa produk beras premium hasil produksi Bulog senantiasa hadir mengisi jaringan rantai penjualan, sehingga konsumen dapat memperolehnya dengan mudah serta disertai tingkat harga yang terjangkau.
"Jadi kami sudah arahkan tadi siang bahkan dari kemarin, kami sudah sampaikan melalui zoom seluruh Indonesia untuk menggelontorkan beras-beras premium yang dimiliki di gudang untuk keperluan masyarakat," kata Rizal ditemui di sela inspeksi mendadak ke salah satu ritel modern di kawasan Radio Dalam, Jakarta, Rabu (5/8/2026) malam.
Langkah antisipatif ini ditempuh oleh pihak Bulog guna memastikan agar masyarakat tetap mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan produk beras premium berkualitas, di tengah adanya rencana penarikan sejumlah merek beras fortifikasi dari peredaran menyusul ditemukannya produk yang tidak memenuhi standar ketentuan mutu oleh Satgas Pangan.
"Kami antisipasi terkait dengan nanti akan dilakukannya (rencana) penarikan beras-beras yang fortifikasi yang tidak sesuai dengan komposisinya," ujarnya.
Ia turut memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kantor wilayah untuk melaksanakan agenda inspeksi secara serentak di pelbagai kota besar. Tujuannya adalah menjamin bahwa produk beras premium milik pemerintah benar-benar tersedia bagi masyarakat luas, tidak hanya terbatas di gerai-gerai ritel modern, melainkan juga merambah hingga ke pasar-pasar rakyat.
Sejumlah kawasan perkotaan utama seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Riau, Bali, beserta kota-kota besar lainnya ditetapkan sebagai titik fokus pemantauan lapangan guna memastikan alur distribusi beras premium dapat berjalan secara lancar sesuai tingkat kebutuhan riil masyarakat.
"Sehingga semuanya kami perintahkan untuk mengecek supaya meyakinkan kepada publik nasional beras premium pemerintah hadir di ritel-ritel modern maupun pasar-pasar rakyat," kata dia.
Dirinya menegaskan kembali bahwa produk beras premium milik pemerintah yang mengusung merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos tetap dipasarkan dengan mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni dibanderol senilai Rp14.900 per kilogram atau setara dengan Rp74.500 untuk kemasan ukuran lima kilogram bagi masyarakat.
Demi mencukupi tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, Perum Bulog secara rutin memproduksi beras premium merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos sebanyak kurang lebih 21 ton setiap harinya secara khusus untuk memenuhi pasokan di wilayah DKI Jakarta.
Sementara itu, skala volume produksi beras premium Bulog secara nasional telah mencapai kisaran 300 ton per harinya, yang dihadirkan sebagai wujud komitmen nyata dalam menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjawab permintaan konsumen di berbagai pelosok wilayah Indonesia.
"Jangan sampai nanti masyarakat kehilangan produk beras premium di pasaran. Ini yang kami antisipasi," bebernya.
Melalui penyelenggaraan pemantauan skala nasional yang dilakukan secara serentak ini, pihak Bulog menaruh harapan besar agar jalur distribusi beras premium dapat semakin merata, stabilitas ketersediaan pasokan tetap terjaga dengan baik, serta mampu memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap jaminan ketersediaan cadangan pangan berkualitas di Indonesia.
Sebagai catatan, saat ini lembaga Perum Bulog mengelola ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah yang melimpah, yakni mencapai lebih dari 5 juta ton, yang diposisikan sebagai instrumen penyangga utama demi menjaga keamanan pasokan dan stabilitas harga beras di seluruh penjuru tanah air.
Cadangan beras yang melimpah tersebut dimanfaatkan secara optimal guna menopang berbagai program strategis pemerintah, mulai dari kegiatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga pelaksanaan program bantuan pangan bagi kelompok keluarga penerima manfaat.