JAKARTA – PT Pertamina (Persero) terus berupaya mendukung program pemerintah untuk memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran. Salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan plat merah ini adalah melalui pengaturan pembelian BBM bersubsidi menggunakan sistem QR Code. Hingga saat ini, Pertamina menegaskan bahwa belum ada pembatasan resmi terkait pembelian BBM subsidi, namun lebih pada pengaturan transaksi melalui sistem digital yang telah diterapkan.
Tidak Ada Pembatasan, Hanya Pengaturan Sistem
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini bukan berupa pembatasan pembelian BBM subsidi, melainkan pengaturan melalui sistem QR Code yang sudah berjalan. Menurutnya, selama belum ada perubahan aturan resmi dari pemerintah, Pertamina akan terus menjalankan sistem ini.
"Sampai saat ini pemberlakuan, bukan pembatasan ya, tapi pengaturan untuk pembelian BBM subsidi masih kami lakukan secara QR Code. Jadi selama memang aturan yang belum ada, kami akan masih mengacu kepada aturan tersebut," ujar Fadjar dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat Pertamina, pada Selasa, 15 April 2025.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pengaturan sistem ini belum berujung pada pembatasan kuota bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi, baik itu jenis solar maupun Pertalite. Namun, sistem QR Code yang diterapkan bertujuan untuk mendata dengan lebih akurat siapa saja yang membeli BBM subsidi.
Progres Digitalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi
Sistem QR Code yang dihadirkan oleh Pertamina sejalan dengan upaya digitalisasi untuk mendukung penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, menjelaskan bahwa perusahaan telah mengembangkan sistem digital yang solid untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan efisien.
"Kami ingin menceritakan bahwa hari-hari ini kami telah mengembangkan sistem digital yang sangat solid di penyaluran BBM dan LPG, di mana sistem ini akan sangat berguna nanti apabila pemerintah telah mengambil keputusan mengenai subsidi tepat," ungkap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI.
Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa sistem QR Code sudah sepenuhnya diterapkan pada BBM jenis solar, dengan 100% data konsumen tercatat dan transaksi menggunakan QR Code. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi lebih terkontrol dan hanya diterima oleh masyarakat yang berhak.
Sementara itu, digitalisasi untuk jenis BBM Pertalite telah mencapai progres yang cukup signifikan, yakni 79% per 2024. Meskipun progresnya belum 100%, namun langkah ini diyakini akan mempermudah proses verifikasi konsumen yang berhak menerima subsidi.
Masyarakat Diimbau untuk Menggunakan QR Code
Menanggapi implementasi QR Code ini, Fadjar mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Ia meminta agar masyarakat yang ingin membeli BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar, untuk menggunakan QR Code yang sudah tersedia. Penggunaan QR Code ini menjadi langkah penting agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Bagi masyarakat yang ingin membeli BBM bersubsidi, seperti Solar atau Pertalite, diimbau untuk menggunakan QR Code yang sudah tersedia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan subsidi sampai kepada mereka yang berhak," kata Fadjar.
Langkah Tepat Menuju Subsidi yang Lebih Akurat
Melalui sistem QR Code ini, Pertamina berharap agar penyaluran subsidi BBM dapat berjalan lebih akurat dan tepat sasaran, sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penggunaan QR Code yang terintegrasi dengan data konsumen diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan dan penyelewengan distribusi BBM subsidi.
Progres digitalisasi ini juga menunjukkan bahwa Pertamina terus melakukan inovasi untuk memperbaiki sistem distribusi, tidak hanya di sektor BBM, tetapi juga pada penyaluran LPG yang hingga saat ini sudah mencapai 53,6 juta, dengan 85% di antaranya digunakan oleh sektor rumah tangga.
Tantangan ke Depan: Subsidi Tepat Sasaran
Meskipun sistem QR Code telah diterapkan, tantangan utama yang masih harus dihadapi adalah memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, Pertamina dan pemerintah diharapkan terus bekerja sama untuk mengoptimalkan sistem ini, agar tidak ada penyalahgunaan atau ketimpangan dalam distribusi subsidi.
Dengan sistem digital yang semakin matang, diharapkan langkah-langkah pengaturan seperti ini bisa menjadi solusi dalam menciptakan sistem subsidi yang lebih adil dan transparan.
“Sistem digital yang kami terapkan akan sangat berguna untuk mendukung kebijakan subsidi tepat sasaran yang diinginkan oleh pemerintah. Ini adalah langkah penting untuk mewujudkan subsidi yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutup Wiko.
Penerapan QR Code ini bukan hanya soal pengaturan pembelian BBM subsidi, tetapi juga bagian dari upaya lebih besar untuk mewujudkan transparansi dan keadilan dalam distribusi sumber daya energi di Indonesia.
Dengan fokus pada pengaturan berbasis digital, sistem QR Code ini menunjukkan arah yang jelas dalam modernisasi sistem distribusi BBM bersubsidi di Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat sangat diharapkan agar subsidi dapat benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.