JAKARTA – Rencana kebijakan impor non-kuota yang digagas oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini seringkali terpinggirkan karena ketidakadilan dalam sistem impor yang berlaku. Riyono menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis yang tidak hanya memberikan ruang keadilan, tetapi juga dapat mendorong sektor ekonomi kerakyatan untuk berkembang lebih inklusif.
Impor Non-Kuota: Solusi bagi UMKM dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Kebijakan impor non-kuota yang direncanakan oleh Prabowo Subianto menjadi salah satu solusi untuk membuka peluang pasar bagi produk yang belum mampu diproduksi oleh industri dalam negeri. Impor non-kuota ini akan diterapkan untuk produk-produk tertentu yang masih dibutuhkan namun belum dapat dipenuhi oleh sektor industri dalam negeri.
“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan Astacita nasional. Kebijakan ini harus disambut oleh semua pihak,” ujar Riyono.
Riyono menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pelaku usaha kecil, petani, hingga nelayan, yang selama ini sering terpinggirkan akibat adanya praktik impor yang tidak adil. Dalam pandangannya, kebijakan ini dapat membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses produk impor yang dibutuhkan, tanpa adanya pengaruh buruk dari kartel atau praktik rente yang merugikan.
Menurut Riyono, meskipun kebijakan ini sangat strategis, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan teknis dari kementerian dan jajaran pemerintah yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Ia menegaskan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam penerapan kebijakan agar tujuan utama, yakni memberikan perlindungan bagi petani, nelayan, dan produk lokal, dapat tercapai dengan baik.
Impor Non-Kuota: Mengurangi Praktik Rente dan Kartel Impor
Salah satu tujuan utama dari kebijakan impor non-kuota ini adalah untuk menghilangkan praktik rente impor yang selama ini merugikan negara hingga triliunan rupiah. Praktik tersebut telah menyebabkan ketidakadilan dan menciptakan monopoli yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara pelaku UMKM dan masyarakat luas justru terhambat.
“Ini adalah kebijakan yang sangat tepat untuk menghapus rente impor dan mengatasi kartel. Tetapi jangan sampai kebijakan yang bagus ini gagal diimplementasikan karena kementerian tidak siap,” ujar Riyono, mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dalam pelaksanaan kebijakan ini.
Bahkan, Riyono menambahkan, dengan menghapus praktik rente dan kartel, kebijakan ini dapat membuka peluang usaha yang lebih luas bagi sektor UMKM untuk berkembang. Hal ini tentunya dapat membantu pemerataan ekonomi, dengan memastikan produk-produk lokal memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar domestik, tanpa harus tertekan oleh masuknya barang impor secara tidak adil.
Ciptakan Lapangan Kerja dan Ekosistem Usaha Sehat
Prabowo Subianto sendiri sebelumnya telah mengungkapkan bahwa kebijakan impor non-kuota juga akan menyederhanakan birokrasi dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat di Indonesia. Dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada, Prabowo berharap dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang lebih banyak serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
"Kebijakan ini akan menciptakan peluang kerja yang lebih besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. Impor non-kuota akan mengurangi hambatan dan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang," kata Prabowo dalam berbagai kesempatan.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, dengan memberi kesempatan kepada pelaku usaha domestik untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, Riyono menekankan bahwa suksesnya kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan kementerian terkait menjalankan teknis penerapannya.
Pentingnya Dukungan Semua Pihak untuk Keberhasilan Kebijakan
Riyono menutup pernyataannya dengan pesan yang tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo ini demi menghindari kerugian politik dan ekonomi di masa depan. Ia berharap agar kebijakan yang sudah digagas dengan baik ini dapat segera diterapkan dengan efektif.
“Kebijakan ini harus didukung penuh oleh semua pihak, baik itu pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat. Agar kita bisa bersama-sama menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Riyono.
Kebijakan impor non-kuota yang digagas oleh Prabowo Subianto diharapkan dapat menjadi senjata baru untuk memajukan ekonomi kerakyatan, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memberikan peluang yang lebih besar bagi sektor UMKM untuk berkembang secara mandiri. Ini menjadi langkah konkret yang memperlihatkan komitmen Prabowo untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat, terutama yang berada di sektor-sektor usaha kecil dan menengah.
Dengan kebijakan impor non-kuota yang rencananya akan diterapkan oleh Prabowo Subianto, pelaku usaha UMKM akan mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkembang. Hal ini sekaligus membuka peluang bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih inklusif dan berkeadilan. Meskipun kebijakan ini menyimpan tantangan, seperti kesiapan teknis dari kementerian terkait, Riyono menegaskan bahwa dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia di masa depan.