JAKARTA – Jepang kembali mencatatkan rekor penurunan populasi terbesar dalam sejarah modernnya. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, jumlah penduduk negara tersebut menurun tajam, dengan penurunan hampir mencapai 900.000 jiwa hanya dalam satu tahun terakhir. Tren ini menjadi sorotan serius karena berimplikasi luas terhadap ekonomi, struktur sosial, hingga daya saing nasional.
Menurut data terbaru yang dirilis, total populasi warga negara Jepang per Oktober 2024 tercatat sebanyak 120,3 juta orang, turun sebesar 898.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah angka penurunan tertinggi sejak pemerintah mulai mengumpulkan data populasi yang dapat dibandingkan secara historis pada tahun 1950.
Jika termasuk warga negara asing, total populasi Jepang berada di angka 123,8 juta, dengan penurunan sebanyak 550.000 orang. Dengan demikian, negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia ini kini menghadapi tantangan demografis yang semakin mendalam.
Mayoritas Wilayah Mengalami Penurunan
Kementerian Dalam Negeri Jepang menyebutkan bahwa hanya dua dari 47 prefektur di negara itu yang mencatatkan pertumbuhan penduduk, yakni Tokyo dan Saitama. Sementara itu, 45 prefektur lainnya mengalami penurunan, dengan Prefektur Akita di bagian utara Pulau Honshu mengalami penurunan paling signifikan.
Tren ini telah berlangsung sejak populasi Jepang mencapai puncaknya pada tahun 2008. Sejak saat itu, angka kelahiran terus menurun, sementara jumlah lansia meningkat drastis. Ketidakseimbangan demografis ini menciptakan berbagai tekanan, terutama di bidang tenaga kerja, konsumsi domestik, dan sistem jaminan sosial.
Penyebab: Angka Kelahiran Rendah dan Kebijakan Imigrasi Ketat
Jepang memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Banyak pasangan muda memilih untuk tidak memiliki anak atau menunda pernikahan karena alasan ekonomi, karier, dan tekanan sosial. Di sisi lain, kebijakan imigrasi Jepang yang ketat membuat negara ini sulit mengimbangi kekurangan populasi produktif dengan tenaga kerja asing.
Dalam konferensi pers yang digelar di Tokyo, Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi menyampaikan bahwa pemerintah telah menyadari penyebab utama dari penurunan angka kelahiran. Menurutnya, tekanan ekonomi menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pasangan muda dalam merencanakan keluarga.
“Kami memahami bahwa penurunan tingkat kelahiran terus berlanjut karena banyak orang yang ingin membesarkan anak tidak dapat memenuhi keinginan mereka,” ujar Hayashi.
Pemerintah, kata Hayashi, telah merancang berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama generasi muda. Ini termasuk insentif perawatan anak, kenaikan upah minimum, serta program kesejahteraan keluarga.
“Kami akan mempromosikan langkah-langkah komprehensif untuk mewujudkan masyarakat di mana setiap orang yang ingin memiliki anak dapat memiliki anak dan membesarkannya dengan tenang,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah: 3,5 Triliun Yen per Tahun untuk Dukungan Keluarga
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, pada tahun 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida telah mengumumkan pengalokasian dana sebesar 3,5 triliun yen (sekitar Rp414,75 triliun) per tahun untuk mendukung keluarga dan meningkatkan angka kelahiran nasional. Dana tersebut akan difokuskan pada perawatan anak, pendidikan anak usia dini, dan insentif bagi pasangan muda.
Langkah ini dianggap penting karena menurunnya angka kelahiran akan berdampak langsung pada menyusutnya angkatan kerja, yang pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menurunkan jumlah konsumen aktif dalam perekonomian domestik.
Tantangan di Masa Depan: Tenaga Kerja dan Inovasi
Masalah populasi ini tak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga ancaman ekonomi nasional. Dengan populasi usia kerja yang semakin menyusut, sektor industri mulai menghadapi krisis tenaga kerja. Beberapa perusahaan mulai mengandalkan otomatisasi dan kecerdasan buatan, namun tidak semua sektor dapat segera beralih ke teknologi tersebut.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah mulai mengizinkan masuknya tenaga kerja asing melalui skema visa tertentu. Namun kebijakan ini masih tergolong restriktif, dan mayoritas pekerja asing hanya diizinkan tinggal dalam jangka waktu terbatas.
Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, sebab negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Tiongkok juga mengalami tren serupa, dan kompetisi untuk menarik talenta global semakin sengit.
Akibat Sosial: Desa Kosong dan Sekolah Tutup
Di daerah pedesaan dan prefektur terpencil, penurunan populasi telah menyebabkan banyak desa kehilangan penduduk secara drastis. Sekolah-sekolah dasar terpaksa ditutup karena kekurangan murid, dan layanan publik seperti rumah sakit dan transportasi umum tidak lagi beroperasi secara efisien.
Fenomena ini semakin memicu urbanisasi, di mana penduduk usia muda pindah ke kota besar seperti Tokyo atau Osaka demi mendapatkan pekerjaan dan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Akibatnya, ketimpangan antarwilayah menjadi semakin lebar.
Masa Depan yang Tidak Pasti, Tapi Masih Bisa Diperjuangkan
Jepang kini berada pada titik krusial dalam sejarah demografinya. Dengan populasi yang terus menyusut dan usia harapan hidup yang semakin tinggi, negara ini harus bergerak cepat mencari solusi jangka panjang yang menyeluruh.
Meskipun tantangan besar sedang dihadapi, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah keluarga dan inklusif bagi generasi muda. Peningkatan dukungan finansial, perbaikan sistem kerja yang lebih fleksibel, serta penguatan layanan sosial menjadi langkah yang terus diupayakan.
Jepang kini tengah berpacu dengan waktu untuk membalikkan tren penurunan populasi, atau setidaknya mengelolanya agar tidak mengancam masa depan bangsa. Langkah-langkah ini menjadi harapan agar setiap anak muda Jepang merasa bahwa mereka memiliki masa depan yang layak baik sebagai individu, pekerja, maupun orangtua.