JAKARTA - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfokus pada keberlanjutan alam. Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya memiliki peta detail mengenai SDM di sektor lingkungan hidup untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
“Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun non-aparatur, pada seluruh sektor jadi hal yang sangat penting,” kata Hanif dalam pengarahan di acara Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan SDM Lingkungan Hidup.
SDM Lingkungan Hidup: Kunci Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan
Menurut MenLH, pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dilakukan tanpa adanya SDM yang kompeten dan terlatih. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, baik itu di sektor pemerintah maupun masyarakat umum, Indonesia dapat lebih maksimal dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Peta detail SDM LH, lanjutnya, akan menjadi alat penting untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa terampil tenaga yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.
“Karena padanya lah, dipundaknya lah, di tangannya lah, di matanya lah, di kecakapan verbalnya lah, lingkungan hidup akan dibawa. Jadi semakin tinggi kapasitas dan kapabilitas SDM LH, insya Allah akan inline dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Indonesia,” jelas Hanif dalam sambutannya.
Namun, untuk mencapai hal ini, Hanif menegaskan bahwa pembangunan SDM yang berfokus pada lingkungan hidup memerlukan kerja keras dan komitmen semua pihak. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyusun rencana strategis dalam pengembangan SDM LH di seluruh Indonesia.
“Kita akan mengalkulasikan, berapa sih sumber daya kita, baik dari sisi kapasitas maupun kapabilitas. Kita juga akan menyusun kompetensi jabatan yang diperlukan pada semua lini dan tingkatannya,” imbuhnya.
Pentingnya Peta SDM untuk Pengelolaan Lingkungan yang Efektif
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung dari 15 hingga 17 April 2025 ini, MenLH menekankan pentingnya memiliki peta SDM LH yang rinci. Menurutnya, Indonesia yang memiliki luas wilayah yang sangat besar dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 22 tipe ekosistem alami, membutuhkan pengelolaan SDM yang sangat spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Keberagaman landscape dan seascape Indonesia menggambarkan betapa kompleksnya pelaksanaan fungsi lingkungan hidup di Indonesia. Ini angka yang cukup besar yang tidak bisa kita pandang secara general,” tambah Hanif. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki data yang akurat tentang jumlah dan kompetensi SDM LH di berbagai daerah.
Hanif juga menyoroti bahwa Indonesia masih belum memiliki peta detail mengenai SDM LH, terutama di beberapa daerah. Sebagai contoh, ia menyinggung bahwa sampai saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah penyuluh lingkungan hidup, pengendali lingkungan hidup, dan pengawas lingkungan hidup di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan tantangan lingkungan yang besar.
“Selama ini, itu belum terbangunkan. Kita belum mempunyai peta detail seberapa banyak sumber daya penanganan lingkungan hidup, katakanlah di Jawa Barat. Kita perlu (data) berapa penyuluh lingkungan hidup. Kita perlu berapa pengendali lingkungan hidup. Kita perlu berapa pengawas lingkungan hidup,” ungkap MenLH dengan tegas.
Menghadapi Tantangan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Data yang Akurat
Tanpa adanya data yang jelas mengenai kapasitas dan jumlah SDM LH, Hanif mengatakan bahwa sangat wajar apabila timbul masalah lingkungan hidup di berbagai daerah. Pasalnya, pihak terkait tidak memiliki gambaran yang jelas tentang seberapa besar jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola masalah lingkungan hidup yang ada.
“Artinya, kalau kemudian di sana-sini timbul masalah lingkungan hidup, itu merupakan hal yang wajar karena kita tidak pernah tahu berapa sumber daya yang kita perlukan untuk menjamin ini (pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia),” ujar Hanif.
Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa arah pembangunan lingkungan hidup di Indonesia tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh Menteri Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. “Keberhasilan dan tingkat efektivitasnya tergantung bagaimana sumber daya manusia ini mampu kita petakan dengan detail,” tambahnya.
Oleh karena itu, rapat koordinasi ini memiliki tujuan untuk merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi SDM LH, agar ke depan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Hanif juga berharap agar setiap pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat bekerja sama dalam menyusun peta SDM LH yang lebih rinci.
Rapat Koordinasi: Menjadi Langkah Awal untuk Memetakan SDM Lingkungan Hidup
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta luring dan 700 audiens daring ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pengembangan SDM LH. Salah satunya adalah dengan menyusun peta detail SDM LH di seluruh Indonesia, yang mencakup data jumlah dan kompetensi penyuluh, pengendali, serta pengawas lingkungan hidup.
Hanif berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menghasilkan SDM LH yang kompeten dan terlatih dalam mengelola keberagaman ekosistem dan masalah lingkungan yang ada. Peta SDM yang akurat dan rinci, menurutnya, akan menjadi langkah awal yang penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
“Ini adalah langkah yang sangat penting, karena tanpa data yang jelas, kita tidak akan bisa menentukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan lingkungan hidup,” tutup MenLH.
Dengan demikian, peta SDM LH yang komprehensif diharapkan menjadi fondasi bagi pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di masa depan, dan membantu Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.