JAKARTA - Di tengah meningkatnya kekhawatiran industri terhadap ketersediaan gas bumi, pemerintah didorong untuk membuka opsi impor gas sebagai solusi antara yang bersifat sementara guna mengatasi kesenjangan pasokan dalam negeri. Desakan ini muncul terutama dari sektor industri non-PGBT (Pengguna Gas Bumi Tertentu) yang tidak mendapat prioritas suplai gas pipa akibat penurunan produksi dari hulu.
Menurunnya pasokan gas alam dari dalam negeri disebabkan oleh fenomena natural declining, atau penurunan alamiah produksi dari lapangan gas tua. Sementara itu, suplai gas yang masih tersedia dari hulu lebih diprioritaskan untuk kebutuhan industri yang telah mendapatkan fasilitas HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu), yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga daya saing industri strategis nasional.
Industri Non-PGBT Terancam Terganggu Operasinya
Ketimpangan pasokan ini menyebabkan industri non- PGBT yang tidak termasuk dalam daftar penerima gas bersubsidi harga tertentu menghadapi tekanan operasional. Beberapa pelaku industri bahkan melaporkan potensi gangguan produksi karena minimnya pasokan gas, terutama di kawasan-kawasan industri besar yang sebelumnya mengandalkan distribusi melalui jaringan pipa gas bumi nasional.
Dalam situasi ini, opsi impor gas menjadi sorotan sebagai jalan keluar jangka pendek. Gas yang diimpor bisa dalam bentuk LNG (Liquefied Natural Gas) yang nantinya dapat disalurkan ke wilayah-wilayah industri terdampak.
Fahmy Radhi: Impor Gas Alternatif Rasional Sementara
Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyampaikan bahwa membuka keran impor gas merupakan langkah realistis untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Ia menekankan bahwa impor sebaiknya ditempatkan sebagai solusi antara, bukan solusi permanen.
“Opsi impor gas bisa menjadi solusi sementara yang rasional, selain realokasi gas ekspor ke dalam negeri. Keduanya sama-sama dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional,” ujar Fahmy.
Ia menambahkan bahwa kebijakan impor harus dilakukan secara selektif dan disertai dengan perhitungan biaya yang matang agar tidak berdampak negatif pada harga gas industri.
Fahmy juga menilai bahwa pemerintah perlu mempercepat koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), agar kebijakan ini bisa segera diimplementasikan secara tepat sasaran.
Realokasi Gas Ekspor Juga Perlu Diperhitungkan
Selain impor, opsi lain yang dinilai efektif adalah realokasi sebagian gas ekspor untuk kebutuhan domestik. Saat ini, sebagian besar produksi gas bumi Indonesia masih diekspor ke negara lain melalui kontrak jangka panjang. Pemerintah dinilai dapat meninjau ulang kontrak-kontrak tersebut, atau melakukan renegosiasi sebagian kuota ekspor untuk dialihkan sementara ke pasar domestik.
Langkah ini sebelumnya juga pernah dilakukan dalam situasi krisis pasokan dan dinilai cukup berhasil dalam menjaga suplai untuk industri nasional.
“Kebijakan realokasi ekspor pernah terbukti efektif dalam menutup defisit pasokan. Namun perlu ada komunikasi intensif dengan mitra luar negeri agar tidak melanggar kontrak,” kata Fahmy menambahkan.
Implikasi Terhadap Ketahanan Energi Nasional
Kesenjangan pasokan gas bumi di dalam negeri tidak hanya berdampak pada kelangsungan industri, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ketahanan energi nasional. Gas bumi saat ini menjadi salah satu sumber energi utama bagi pembangkit listrik, industri petrokimia, pupuk, hingga manufaktur.
Jika ketimpangan pasokan ini terus berlanjut tanpa solusi konkret, maka daya saing industri nasional bisa melemah, terutama dalam menghadapi tekanan global dan meningkatnya biaya produksi.
Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk segera mengambil langkah taktis jangka pendek seperti impor gas dan realokasi ekspor, sambil tetap menyusun strategi jangka panjang untuk menambah kapasitas produksi gas domestik melalui investasi di hulu migas.