TRENENERGI.COM — Pernyataan itu disampaikan Rycko saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Lampung, Minggu (23/8/2026). Menurutnya, PTS punya peran strategis untuk melengkapi kuota Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Peran itu terlihat dari jumlah mahasiswa yang tertampung, peningkatan kualitas pendidikan, hingga perluasan jaringan kerja sama, baik di dalam maupun luar negeri.
Porsi Bantuan Pemerintah Dinilai Hampir Sama dengan PTN
Rycko yang juga politikus Partai Golkar menyebut, porsi bantuan pemerintah melalui APBN untuk PTS dari waktu ke waktu sejatinya sudah mendekati skema bantuan yang diberikan kepada PTN. Karena itu, ia mengingatkan pengelola kampus swasta untuk tidak terpaku pada anggaran pemerintah.
"Kami mengingatkan pengelola kampus swasta agar tidak hanya terpaku pada anggaran pemerintah," kata Rycko dalam keterangannya.
Ia menegaskan, PTS justru harus lebih mandiri, profesional, dan menjaga keberlanjutan daya saingnya.
Soal KIP Kuliah yang Belum Merata
Dalam kesempatan yang sama, Rycko juga menyoroti keluhan soal pemerataan skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia mengakui bantuan tersebut dirasa belum optimal bagi sejumlah kampus swasta kecil.
Politisi Golkar itu memastikan persoalan ini menjadi catatan penting bagi DPR RI dan pemerintah. Ia menekankan, kebijakan bantuan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan segelintir PTS tertentu.
Bantuan tersebut harus menyentuh seluruh perguruan tinggi swasta secara adil dan merata. Dengan begitu, kampus-kampus kecil pun bisa ikut berkembang dan bersaing.
Rakernas APTISI di Lampung ini menjadi ajang bagi para pengelola PTS untuk berdiskusi mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi swasta ke depan. Dorongan agar kampus swasta lebih mandiri pun menjadi salah satu poin penting yang mengemuka.