TRENENERGI.COM — Jebolnya kuota subsidi energi kembali menjadi masalah tahunan. Untuk LPG 3 kg, Kementerian ESDM memproyeksikan realisasi penyaluran hingga akhir 2026 mencapai 8,677 juta metrik ton, padahal kuota dalam APBN hanya 8 juta metrik ton. Artinya, ada potensi pembengkakan sebesar 677 ribu metrik ton atau 8,46 persen.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan, pembengkakan ini terjadi hampir setiap tahun. Karena itu, pemerintah berencana memakai data desil untuk memilah siapa saja yang berhak membeli gas melon tersebut.
Apa Itu Desil dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Desil adalah sepuluh kelompok pengelompokan kesejahteraan masyarakat, diurutkan dari level 1 hingga 10. Kelompok desil 1 adalah warga paling rentan, sementara desil 10 adalah kelompok paling mampu secara ekonomi. Pemetaan ini disusun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
Data ini sebenarnya sudah tersedia dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial. Namun, desil tidak dipakai sebagai satu-satunya penentu. Pemerintah tetap akan melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan administratif sebelum menetapkan penerima subsidi.
"Makanya sekarang kami sedang gencarkan konversi, (kami atur) kelas (masyarakat) yang bisa mendapatkan (subsidi) agar lebih tepat sasaran. Desilnya nanti akan kami atur yang LPG, jadi bukan hanya BBM," kata Laode di kompleks DPR RI, Rabu (26/8).
Pemicu Jebolnya Kuota Subsidi Gas Melon
Pertamina mencatat ada dua faktor utama yang mendorong konsumsi LPG 3 kg terus naik. Pertama, pertumbuhan penduduk nasional yang meningkatkan jumlah pengguna. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang berjalan beriringan dengan aktivitas rumah tangga dan usaha mikro.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza menambahkan, kebutuhan juga meningkat menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2027. Untuk menahan laju konsumsi, Pertamina telah mendaftarkan 79,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) konsumen dalam sistem subsidi tepat. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data kependudukan dan DTSEN.
Proyeksi jebolnya kuota ini dihitung dari rata-rata penyaluran harian di setiap kabupaten dan kota pada periode Januari hingga Juli 2026. Pola yang sama juga diprediksi terjadi pada Pertalite, di mana perkiraan penyaluran tahun ini bisa melampaui target hingga 8,5 persen.
Nasib Konsumen dan Langkah Berikutnya
Jika skema desil jadi diterapkan, pembeli LPG 3 kg dari kelompok menengah ke atas akan kesulitan membeli gas subsidi di pangkalan resmi. Mereka diproyeksikan beralih ke LPG nonsubsidi atau Bright Gas. Perubahan ini menyasar ketepatan sasaran subsidi, bukan menaikkan harga jual di tingkat konsumen.
Pengaturan pembelian berbasis data kependudukan ini sebelumnya juga direncanakan untuk BBM Pertalite. Dengan adanya DTSEN, pemerintah berharap penyaluran subsidi energi tidak lagi bocor ke kelompok mampu dan benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.