JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan para pemangku kepentingan terkait agar tidak lengah seiring tren menurunnya titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
“Tetapi jangan sampai penurunan angka hotspot ini membuat kami justru menganggap pekerjaan kami sudah selesai,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia menilai, sisa titik panas tersebut mesti bergegas dikejar serta dipadamkan supaya tidak kembali membesar.
“Justru ini adalah momentum, semua harus mengejar titik-titik apinya dan diselesaikan, dipadamkan,” ujar Raja Antoni.
Lebih lanjut, Menhut memaparkan penanganan karhutla di lahan gambut mempunyai tantangan tersendiri.
Menurutnya, api yang tampak di permukaan bisa saja terlihat sudah padam, namun masih menyimpan potensi api di bawah permukaan yang dapat bergejolak kembali sewaktu dihembus angin.
“Bisa jadi di atas sudah tidak terlihat sama sekali ada api, tapi kadang-kadang masih berasap. Karena tidak ada asap, tapi di bawahnya masih berpotensi untuk hidup kembali ketika ada angin, dan sebagainya,” kata dia.
Menhut menyampaikan, salah satu contoh penanganan karhutla berada di Ketapang, Kalimantan Barat, yang terus memperlihatkan tren positif.
Raja Antoni mengungkapkan merujuk data per Senin (7/9), jumlah titik panas di Ketapang saat ini menyisakan 13 titik. Penurunan tersebut, menurut penilaiannya, merupakan buah dari kerja kolektif pemerintah daerah, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, beserta jajaran lainnya.
“Sekali lagi dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang, berkat kerjasama semua pihak, angkanya terus turun, tinggal 13 hotspot,” ujar Menhut Raja Antoni.
Di samping itu, ia turut terjun langsung melangsungkan penyegelan di lokasi terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Menhut menuturkan, tindakan penyegelan itu dieksekusi selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto dan menyoroti maraknya aktivitas penanaman sawit sesaat setelah asap di lokasi baru saja padam.
Ia melanjutkan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut berkolaborasi dengan Polri serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang melancarkan upaya penegakan hukum atas aktivitas tersebut.
Sepanjang proses pidana digulirkan oleh Polda Kalimantan Barat, pihak yang berada di lokasi diharamkan masuk ke lokasi maupun menjalankan aktivitas.