JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti masalah utama dalam penyediaan perumahan di Indonesia, yakni harga tanah yang semakin melonjak tinggi. Menurutnya, harga tanah menjadi elemen krusial yang mempengaruhi harga rumah secara signifikan, bahkan menyumbang sekitar 30 hingga 40 persen dari total harga rumah. Dalam upaya menyediakan perumahan yang terjangkau bagi rakyat, Fahri mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan tanah negara yang belum termanfaatkan sebagai lahan untuk membangun hunian.
Dalam sambutannya pada acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia yang digelar oleh Center for Market Education di Jakarta, Fahri menjelaskan bahwa untuk dapat menyediakan rumah yang lebih terjangkau, harga tanah harus ditekan. Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan subsidi pada tanah, bukan pada kredit perbankan. "Jika kita ingin rumah menjadi lebih murah, harga tanahnya juga harus murah. Oleh karena itu, tanah seharusnya mendapat subsidi ketimbang kredit perbankan," ujar Fahri.
Harga Tanah dan Subsidi yang Dibutuhkan
Fahri mengungkapkan bahwa saat ini, subsidi perbankan yang diberikan kepada sektor perumahan mencapai sekitar Rp 30 triliun per tahun. Namun, menurutnya, subsidi yang lebih efektif harus diberikan pada tanah, sebagai elemen utama dalam proses pembangunan perumahan. "Tanah sebagai elemen subsidi daripada pemerintah. Nanti begitu di sisi suplai, kita bisa mengatur subsidi lagi di sisi permintaan, tapi subsidi awalnya sudah masuk di tanah," tuturnya.
Penyediaan lahan yang terjangkau, menurut Fahri, dapat mengurangi beban biaya pembangunan rumah. Hal ini akan memungkinkan lebih banyak rumah terjangkau yang dapat dibangun bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan.
Masalah Tanah yang Menghantui Pembangunan Perumahan
Fahri juga menyoroti masalah spekulasi tanah yang menyebabkan harga tanah melonjak tinggi, terutama di kota-kota besar. Dia menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam sektor perumahan adalah mengatasi harga tanah yang semakin tidak terjangkau. "Di antara mandat terpenting Pasal 33 UUD 45 adalah soal tanah, namun aspek tanah dibiarkan untuk menjadi mekanisme spekulatif, sehingga harga tanah, terutama di kota-kota, melambung tinggi," jelasnya.
Fenomena ini, menurut Fahri, menyebabkan orang-orang dari kota membeli tanah di daerah pedesaan, yang akhirnya membuat harga tanah di sana pun melambung tinggi. "Hal tersebut mengakibatkan harga tanah menjadi tidak layak untuk dibangun perumahan," tambahnya. Penyebab utama tingginya harga tanah ini adalah kurangnya regulasi yang dapat mengendalikan spekulasi pasar tanah di Indonesia.
Pentingnya Desentralisasi Perizinan
Dalam kesempatan tersebut, Fahri juga menyoroti permasalahan lain yang menghambat pembangunan perumahan, yaitu soal perizinan. Menurutnya, prosedur perizinan yang rumit dan tersebar di berbagai lembaga menjadi kendala bagi pengembang perumahan. "Perizinan dan pembayaran untuk perumahan perlu didesentralisasikan dalam satu kemudahan. Ada banyak sekali perizinan yang harus diurus, sehingga masyarakat harus pergi ke berbagai institusi," ujar Fahri.
Dia mengungkapkan bahwa langkah untuk menyederhanakan proses perizinan akan sangat membantu mempercepat pembangunan perumahan. Dengan adanya satu pintu untuk pengurusan izin, pengembang akan lebih mudah dalam memulai dan menyelesaikan proyek perumahan.
Lembaga Penunjang dan Permintaan Perumahan
Fahri juga menekankan pentingnya lembaga yang dapat membantu pengembang dalam memasarkan rumah subsidi setelah rumah tersebut selesai dibangun. Menurutnya, banyak pengembang yang tidak hanya menghadapi tantangan dalam membangun rumah, tetapi juga dalam memasarkan rumah yang telah selesai dibangun. "Perusahaan konstruksi dan inovasi tidak perlu memikirkan pasar untuk perumahan masyarakat," jelas Fahri.
Selain itu, Fahri mengungkapkan bahwa sektor permintaan (demand) juga mengalami kendala terkait dengan data yang tidak akurat. "Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) satu data. Berapa sebenarnya data ini ada? Ada kekeliruan di beberapa institusi, sehingga mengumumkan data yang berbeda-beda. Jumlah keluarga sebenarnya berapa? Cara menghitung jumlah keluarga itu sebenarnya gimana?" tutur Fahri.
Permasalahan data yang tidak akurat ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam perencanaan dan penyediaan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Peran Pemerintah dalam Penyediaan Perumahan yang Terjangkau
Secara keseluruhan, Fahri menegaskan bahwa penyediaan perumahan yang terjangkau adalah salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Pemerintah, melalui kebijakan subsidi tanah dan penyederhanaan perizinan, berupaya agar rakyat Indonesia dapat memiliki akses terhadap perumahan yang layak dengan harga yang wajar. Tanpa adanya penyediaan lahan yang terjangkau dan pengelolaan yang tepat, sektor perumahan di Indonesia akan terus menghadapi tantangan besar.
Fahri mengakhiri sambutannya dengan menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi masalah ini. "Kami berharap, melalui berbagai langkah yang diambil, sektor perumahan dapat berkembang lebih baik dan lebih terjangkau untuk masyarakat Indonesia," tutupnya.
Dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam sektor perumahan, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan besar untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat.