JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan target Domestic Market Obligation (DMO) batubara. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menjaga ketersediaan energi dalam negeri dan mengantisipasi fluktuasi harga komoditas global yang kian tidak menentu.
Kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, terutama untuk sektor kelistrikan dan industri, menuntut ketersediaan pasokan batubara yang andal dan berkelanjutan. Peningkatan target DMO diharapkan mampu menjamin pasokan tersebut, sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.
Disparitas Harga Jadi Tantangan Pemenuhan DMO
Ketua Umum Aspebindo, Anggawira, menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan DMO terletak pada perbedaan harga yang signifikan antara pasar domestik dan pasar ekspor. Harga jual batubara untuk kebutuhan dalam negeri yang selama ini dipatok sekitar USD 70 per ton, jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar ekspor yang bisa menembus USD 150 per ton.
“Kendala utama dalam pemenuhan DMO adalah adanya disparitas harga antara pasar domestik dan ekspor. Hal ini membuat pelaku usaha lebih tergiur untuk mengekspor, ketimbang memenuhi kewajiban DMO mereka,” ujarnya.
Usulan Penyesuaian Harga dan Mekanisme Pengawasan
Untuk menjembatani kepentingan nasional dan insentif bisnis, Aspebindo mengusulkan agar harga DMO disesuaikan, paling tidak mendekati harga pasar internasional. Menurut Dewan Pengawas Aspebindo, Ita Gayatri, penyesuaian harga DMO menjadi sekitar USD 90 per ton akan lebih adil bagi pelaku industri dan tetap menjamin pasokan untuk pembangkit listrik nasional.
“Harga DMO batubara sebaiknya disesuaikan agar tidak terlalu jauh tertinggal dari harga ekspor. Dengan harga sekitar USD 90 per ton, pasokan untuk PLN akan lebih terjamin, dan pelaku usaha juga tidak merasa dirugikan,” jelasnya.
Selain itu, Aspebindo menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan DMO. Menurut mereka, setiap perusahaan yang tidak memenuhi target DMO seharusnya dikenakan sanksi, termasuk larangan ekspor hingga kewajiban domestiknya terpenuhi.
“Perlu ketegasan dalam pengawasan. Jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan DMO sesuai ketentuan, seharusnya mereka tidak diberikan izin ekspor. Ini penting untuk menegakkan keadilan dan keberlanjutan kebijakan,” tegas Anggawira.
Evaluasi terhadap Entitas Pengelola dan Peran Strategis Industri
Terkait dengan manajemen pasokan dalam negeri, Aspebindo menilai bahwa pembentukan entitas khusus batubara bisa menjadi solusi jangka panjang yang efektif. Entitas ini akan memiliki fungsi mengatur distribusi, harga, dan kualitas batubara secara lebih terpusat dan transparan.
Namun demikian, Aspebindo menyarankan agar entitas yang sudah ada seperti unit khusus batubara dalam BUMN energi cukup direvitalisasi, bukan dibubarkan, asalkan fungsinya diperjelas dan ditingkatkan.
“Pembubaran entitas lama tidak diperlukan. Yang lebih penting adalah melakukan revitalisasi dan memperkuat peran serta fungsinya agar lebih responsif terhadap dinamika industri,” tambahnya.
Harapan terhadap Pemerintah
Dengan meningkatnya kebutuhan batubara untuk kelistrikan, terutama dari PLN, Aspebindo berharap pemerintah juga bersedia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap formula harga DMO dan kriteria kualitas batubara yang digunakan. Tujuannya adalah agar harga DMO tidak hanya adil bagi pelaku usaha, tapi juga mendorong keberlangsungan pasokan untuk pembangkit listrik.
“Aspebindo siap duduk bersama dengan pemerintah untuk menyusun formula harga dan mekanisme DMO yang lebih realistis dan berkelanjutan. Kolaborasi antara industri dan regulator adalah kunci utama keberhasilan kebijakan ini,” ujar Anggawira.
Menjaga Keseimbangan Energi Nasional
Dukungan Aspebindo terhadap kenaikan target DMO batubara mencerminkan komitmen sektor industri untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Dengan kebijakan yang adil, harga yang kompetitif, dan pengawasan yang kuat, pasokan energi domestik diyakini akan tetap aman di tengah tekanan pasar global.
Langkah-langkah konkret seperti penyesuaian harga DMO, penguatan pengawasan, dan optimalisasi peran entitas pengelola dinilai menjadi kunci dalam menjamin pasokan batubara yang stabil untuk keperluan nasional, tanpa mengorbankan kepentingan industri.