JAKARTA – Sebanyak 20.000 unit rumah bersubsidi akan segera dibangun di wilayah Jawa Timur untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), buruh, hingga wartawan. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
Kepastian pembangunan ribuan rumah subsidi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, setelah bertemu dengan Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, di Jakarta.
“Insya Allah sudah terkonfirmasi ada 20.000 rumah murah subsidi untuk MBR, buruh, dan wartawan di Jawa Timur,” ujar Khofifah dalam pernyataan resminya di Surabaya.
Harga Terjangkau Mulai Rp166 Juta
Program rumah subsidi ini merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dengan harga yang terjangkau. Rumah-rumah ini akan tersebar di beberapa zona di Jawa Timur. Untuk wilayah Zona 1, harga rumah dibanderol mulai dari Rp166 juta, dengan luas tanah antara 60 hingga 200 meter persegi dan luas bangunan berkisar 21 hingga 36 meter persegi.
Khofifah menegaskan, meskipun dijual dengan harga murah, rumah-rumah subsidi ini akan dibangun dengan kualitas yang memenuhi standar kelayakan huni.
“Jadi harga mulai Rp166 juta, juga ada kemudahan uang muka satu persen, suku bunga tetap lima persen sampai lunas, hingga tenor pembiayaan sampai 20 tahun,” jelas Khofifah.
Skema Pembiayaan KPR-FLPP
Pembangunan rumah subsidi ini akan didukung oleh skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Skema ini memungkinkan masyarakat membeli rumah dengan uang muka ringan dan bunga tetap yang rendah.
Untuk mendapatkan fasilitas KPR-FLPP, calon penerima harus memenuhi beberapa syarat utama, antara lain:
Belum memiliki rumah sendiri
Memiliki penghasilan bulanan sesuai batas maksimal yang ditentukan berdasarkan zona
Lolos analisa kelayakan kredit dari bank yang bekerja sama
Program ini dinilai menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak akibat keterbatasan finansial.
Tahap Awal Dimulai dari Gresik
Sebagai tahap awal, Pemprov Jawa Timur dan Kementerian PKP telah menyepakati pembangunan 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Kabupaten Gresik. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis dan memiliki kebutuhan hunian yang tinggi.
“Selanjutnya Kementerian PKP masih akan meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur,” imbuh Khofifah.
Menurutnya, program ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke berbagai daerah lain di Jawa Timur, seiring dengan pemetaan kebutuhan hunian dan ketersediaan lahan di masing-masing wilayah kabupaten/kota.
Fokus pada Kelompok Rentan
Program rumah subsidi ini tidak hanya menargetkan MBR dan buruh, tetapi juga kelompok profesi lain seperti wartawan yang kerap kali tidak masuk dalam kategori prioritas penerima bantuan perumahan. Dengan pendekatan inklusif ini, pemerintah daerah berharap dapat memberikan keadilan akses terhadap hak atas tempat tinggal yang layak.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan inklusif, di mana perumahan menjadi salah satu indikator penting kesejahteraan masyarakat.
Harapan untuk Pemerataan Akses Hunian
Dengan semakin mahalnya harga tanah dan rumah di pasar bebas, kehadiran program rumah subsidi seperti ini menjadi solusi nyata bagi banyak keluarga di Jawa Timur. Selain itu, proyek ini juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan jasa terkait.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong seluruh pihak, termasuk sektor perbankan, pengembang, dan masyarakat, untuk berperan aktif dalam mendukung kelancaran program ini.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tertarik untuk memiliki rumah subsidi ini, disarankan segera mempersiapkan dokumen administrasi dan memantau informasi resmi dari Pemprov Jatim dan BP Tapera terkait prosedur pendaftaran dan lokasi pembangunan.