JAKARTA – Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menjadi sorotan publik sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) paling penting yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sejak diluncurkan pada 2007, PKH telah membantu jutaan keluarga kurang mampu di Indonesia mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
Program ini menyasar keluarga miskin dan rentan miskin yang memiliki anggota rumah tangga dari kelompok prioritas seperti anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga diarahkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.
"PKH bukan sekadar bantuan tunai, tapi program pemberdayaan keluarga agar bisa mandiri secara ekonomi di masa depan," ujar salah satu pejabat Kementerian Sosial dalam sebuah forum kebijakan sosial di Jakarta.
Tujuan PKH: Dorong Akses dan Perubahan Perilaku Sosial
Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar, layanan kesehatan ibu dan anak, serta kesejahteraan lansia dan disabilitas. Bantuan diberikan secara bertahap dan disertai edukasi kepada keluarga penerima manfaat.
Pendampingan diberikan oleh petugas sosial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mereka memiliki tanggung jawab membimbing penerima manfaat melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang membahas isu penting seperti pengelolaan keuangan, pola asuh anak, dan gizi keluarga.
Syarat dan Komponen Penerima PKH
Tidak semua warga miskin bisa langsung mendapatkan PKH. Pemerintah menetapkan bahwa penerima manfaat harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi komponen berikut:
Komponen Kesehatan: Ibu hamil atau ibu dalam masa nifas, anak usia dini 0–6 tahun.
Komponen Pendidikan: Anak usia sekolah mulai dari tingkat SD/sederajat hingga SMA/sederajat.
Komponen Kesejahteraan Sosial: Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat.
Satu keluarga maksimal bisa menerima bantuan untuk empat orang anggota, tergantung jumlah komponen yang dipenuhi.
Rincian Besaran Bantuan PKH 2025
Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah dan jenis komponen dalam keluarga. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap setiap tahunnya (triwulanan) melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN). Dana bantuan ditransfer langsung ke rekening penerima yang dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Berikut adalah rincian jumlah bantuan per tahun:
Ibu hamil/nifas: Rp 3.000.000
Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 3.000.000
Anak SD/sederajat: Rp 900.000
Anak SMP/sederajat: Rp 1.500.000
Anak SMA/sederajat: Rp 2.000.000
Penyandang disabilitas berat: Rp 2.400.000
Lansia (usia 70 tahun ke atas): Rp 2.400.000
Cara Daftar dan Proses Verifikasi PKH
Masyarakat tidak bisa langsung mendaftar ke Kemensos. Proses pendaftaran PKH bersifat berjenjang dan dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Berikut alur lengkapnya:
Pengusulan oleh masyarakat ke perangkat desa/kelurahan.
Verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui kunjungan langsung.
Input data ke DTKS oleh Pemerintah Daerah menggunakan sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).
Penetapan penerima manfaat oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah tervalidasi.
Status bantuan dapat dicek secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos dari Kemensos, yang tersedia di Google Play Store dan situs resmi bansos.
Sanksi Bila Tak Tepat Sasaran
Untuk menjaga akuntabilitas, pemerintah menerapkan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi komitmen. Jika setelah diverifikasi ternyata tidak sesuai, atau jika penerima menyalahgunakan bantuan, maka bantuan dapat dihentikan.
"Kalau mereka tidak berproduksi atau tidak memenuhi komitmen, insentif harus dikembalikan. Kami juga wajibkan ada bank guarantee untuk menjamin hal ini," ujar pejabat terkait soal akuntabilitas bansos.
PKH, Investasi Sosial Jangka Panjang
PKH merupakan pilar penting dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang mendorong kemandirian keluarga miskin. Dengan pendekatan yang holistik dan data yang terintegrasi, PKH menjadi investasi sosial jangka panjang demi menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.
Ingin tahu apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH? Unduh aplikasi "Cek Bansos" atau kunjungi laman resmi Kementerian Sosial.