JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jakarta yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba. Menurut Tohom, kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada kedisiplinan ASN, tetapi juga menjadi contoh penting bagi gaya hidup urban yang ramah lingkungan di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, dan Sukabumi).
“Ini adalah sinyal politik dan moral bahwa negara hadir untuk memberikan contoh. ASN harus menjadi pelopor budaya mobilitas publik. Kebijakan ini, jika dilaksanakan secara konsisten dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, akan menjadi revolusi mental dalam sistem transportasi kita,” kata Tohom.
Kebijakan Wajib Transportasi Umum: Solusi Atasi Kemacetan dan Polusi
Tohom Purba mengungkapkan bahwa kawasan Jabodetabekjur, yang merupakan pusat perekonomian nasional, semakin terancam oleh kemacetan dan polusi udara. Ia menilai masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan parsial atau semata-mata mengandalkan kebijakan transportasi pribadi. "Kawasan ini adalah urat nadi ekonomi nasional yang hampir lumpuh oleh egoisme transportasi pribadi," tegas Tohom.
Kebijakan yang mewajibkan ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu diharapkan dapat menjadi titik awal bagi perubahan besar dalam kebiasaan mobilitas di kawasan tersebut. "Bayangkan, jika puluhan ribu ASN setiap Rabu tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, lalu lintas bisa berkurang secara signifikan. Efek domino dari kebijakan ini akan mengurangi konsumsi BBM, emisi karbon, dan bahkan stres urban yang semakin meningkat," ujar Tohom.
Menurutnya, kebijakan ini seharusnya diperluas, tidak hanya berlaku pada hari Rabu, tetapi juga ke hari-hari lainnya serta ASN pusat dan daerah di seluruh wilayah Jabodetabekjur. Ini adalah kebijakan progresif yang bisa memulai perubahan sosial secara bertahap namun berdampak luas.
Transformasi Mobilitas Perkotaan dan Peran ASN Sebagai Teladan
Sebagai Ketua Aglomerasi Watch, Tohom menekankan bahwa perubahan sistem transportasi perkotaan tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan administratif. Menurutnya, transformasi ini juga memerlukan dukungan fiskal jangka panjang dari pemerintah. "Subsidi transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat, termasuk PNS, pensiunan, tenaga kontrak, lansia, penyandang disabilitas, serta penghuni rusunawa, adalah cerminan komitmen negara yang inklusif. Dengan anggaran sebesar Rp 59,1 miliar untuk subsidi MRT dan LRT, negara telah menunjukkan bahwa mobilitas publik bukan hanya hak orang berpunya, tetapi merupakan akses dasar yang setara dengan air bersih dan listrik," kata Tohom.
Ia menambahkan, jika Pemprov DKI Jakarta bisa melaksanakan kebijakan ini dengan sukses, daerah lain harus segera mengikuti jejak tersebut. "Jika Pemprov DKI bisa, mengapa daerah lain ragu?" ujarnya dengan retoris.
Mendorong Kebijakan Mobilitas ASN Secara Nasional
Tohom juga mendorong kementerian terkait, khususnya Kementerian PAN-RB dan Bappenas, untuk segera merumuskan cetak biru mobilitas ASN secara nasional, dengan berbasis wilayah aglomerasi. Menurutnya, wilayah-wilayah besar lainnya seperti Bandung Raya, Kawasan Rebana, Medan Binjai Deli Serdang, serta Surabaya Raya perlu mengikuti jejak Jakarta dalam menciptakan sistem transportasi publik yang terintegrasi.
"Kita tidak bisa membicarakan Indonesia Emas 2045 jika kita masih terjebak dalam kemacetan panjang dari Depok ke Jakarta yang bisa memakan waktu hingga 3 jam. Aglomerasi tidak bisa dipandang sebagai sekadar tumpukan kota-kota, tetapi sebagai satu ekosistem urban yang membutuhkan satu sistem transportasi yang terkoordinasi," pungkas Tohom.
Kebijakan Wajib Transportasi Umum di Jakarta: Efektivitas dan Harapan
Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu. Selain itu, Pemprov Jakarta juga akan menghentikan sementara penyediaan kendaraan dinas pada hari tersebut, dengan memberikan layanan transportasi umum secara gratis bagi ASN, melalui Transjakarta, MRT, dan LRT.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebutkan bahwa anggaran subsidi yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 59,1 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung subsidi tarif transportasi publik, termasuk untuk layanan MRT dan LRT. Program ini direncanakan akan mulai berjalan pada akhir Mei 2025.
“Dengan adanya subsidi ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran ASN dan masyarakat luas tentang pentingnya beralih ke transportasi umum. Kami berharap kebijakan ini tidak hanya memberi dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga bagi efisiensi waktu dan kualitas hidup warga Jakarta,” kata Syafrin.
Masa Depan Mobilitas di Jabodetabekjur
Kebijakan ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak daerah di Indonesia untuk mengimplementasikan sistem transportasi publik yang lebih baik dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, tidak hanya kemacetan dan polusi yang dapat dikurangi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi model penting dalam upaya menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.