JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, memberikan apresiasi tinggi kepada Badan Pengelola Investasi Danantara atas keberhasilannya mengumpulkan dividen sebesar Rp110 triliun. Angka ini bahkan melampaui target awal yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni sebesar Rp90 triliun.
"Capaian ini tentu harus kita apresiasi mengingat raihan dividen tersebut melampaui jumlah yang ditargetkan sebelumnya oleh Kementerian BUMN yang hanya Rp90 triliun," kata Asep dalam pernyataannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dividen dan Dampaknya terhadap Pendapatan Negara
Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi PT Pertamina dan PT PLN yang berlangsung di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Asep menyampaikan bahwa dividen yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Danantara ini berimplikasi langsung terhadap pendapatan negara yang diterima oleh Kementerian Keuangan.
"Konsekuensi dari pengalihan penerimaan dividen dari BUMN yang awalnya ke Kemenkeu dan sekarang ke Danantara, tentu harus turut juga dipikirkan dan ditindaklanjuti oleh BUMN, seperti Pertamina dan PLN dalam bentuk memberikan kontribusi penambahan pendapatan negara hingga bahkan mengefisiensikan besaran angka subsidinya," ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perpindahan aliran dividen ke Danantara dapat menimbulkan kekurangan pemasukan langsung bagi kas negara, sehingga perusahaan pelat merah perlu melakukan langkah strategis agar tetap menjaga stabilitas keuangan negara lewat kontribusi lain, misalnya dengan meningkatkan efisiensi subsidi.
Sorotan pada Kinerja Pertamina
Sebagai wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Asep juga menyoroti performa PT Pertamina, khususnya terkait asumsi dasar lifting minyak yang telah disepakati pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro.
"Asumsi dasar lifting minyak dalam Kerangka Ekonomi Makro yang ditetapkan pemerintah itu kan 600-605 ribu barel per hari, pertanyaannya sekarang adalah berapa ratus ribu barel yang menjadi beban Pertamina dan seberapa presisi pula lifting minyak yang telah dihasilkan oleh Pertamina tersebut?" ujarnya penuh pertanyaan.
Ia meminta Pertamina untuk transparan dan akurat dalam menyampaikan data lifting minyak, mengingat angka tersebut sangat berpengaruh pada perhitungan ekonomi nasional serta pendapatan negara.
Tak hanya itu, Asep juga menanyakan kepatuhan PT Pertamina dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9040:2021 tentang Sistem Jaminan Kuantitas yang mengatur akuntabilitas dan transparansi alir kuantitas sub bidang minyak dan gas bumi (migas).
"Kita ingin memastikan bahwa Pertamina benar-benar menjalankan standar nasional agar pengelolaan migas berjalan sesuai aturan dan data yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan," tegas Asep.
Perhatian pada Subsidi Listrik oleh PLN
Selain Pertamina, Asep juga menyoroti subsidi listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero). Ia mengingatkan agar besaran subsidi yang diberikan tidak hanya berdasarkan jumlah kepala keluarga penerima, melainkan harus mempertimbangkan secara riil jumlah gigawatt yang didistribusikan.
"Besaran subsidi PLN itu pun mestinya tidak dikuantifikasi pada semata-mata jumlah kepala keluarga penerima subsidi tetapi harus dapat dikonversikan juga secara riil pada material arus listrik yang didistribusikan kepada para penerima subsidinya," kata Asep.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran dan efisien, serta mampu menekan beban anggaran negara sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.
Optimisme dan Tantangan Investasi BUMN
Keberhasilan Danantara mengumpulkan dividen di atas target menggambarkan optimisme pengelolaan investasi negara yang semakin baik. Namun, Asep mengingatkan bahwa hal ini bukan akhir dari tugas, melainkan harus diikuti dengan pengelolaan yang hati-hati agar dampak terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan subsidi dapat diantisipasi.
Menurutnya, BUMN harus berperan aktif tidak hanya sebagai penyumbang dividen tetapi juga dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.
"BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, harus bersinergi dan berinovasi agar kontribusi terhadap pendapatan negara tetap meningkat tanpa mengurangi layanan dan kualitas yang diberikan kepada masyarakat," ujarnya.
Pencapaian Danantara yang berhasil mengumpulkan dividen Rp110 triliun menjadi kabar baik bagi pengelolaan investasi negara dan penguatan keuangan BUMN. Namun, anggota DPR Komisi VI ini menekankan pentingnya langkah strategis dari BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, agar dampak perubahan mekanisme penyaluran dividen tidak menimbulkan tekanan finansial bagi negara.
Pengawasan ketat terhadap data lifting minyak, penerapan standar nasional, serta efisiensi dalam pengelolaan subsidi listrik menjadi poin penting yang harus diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, DPR, dan BUMN diharapkan terus berjalan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.