JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan dukungannya terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui bantuan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki oleh perempuan. Dalam sebuah acara di Jakarta, Arifah menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif organisasi masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi perempuan melalui pemberian bantuan modal kepada 400 pelaku UMKM perempuan.
“Kita harus memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya secara maksimal agar mereka bisa turut serta dalam pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa harapan bagi keluarga, komunitas dan negara,” ujar Arifah Fauzi.
Pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM menjadi salah satu strategi penting pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau setara dengan sekitar 37 juta orang.
Data tersebut menunjukkan betapa besar peran perempuan dalam menopang perekonomian melalui usaha mikro, kecil, dan menengah yang mereka kelola. Selain itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga mencatat bahwa kontribusi perempuan dalam sektor UMKM mencapai 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Bukan hanya itu, menurut data Kadin, kontribusi perempuan dalam sektor UMKM turut menyumbang hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional,” tambah Menteri Arifah.
Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Perkuat Pemberdayaan Perempuan
Arifah Fauzi menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau lebih banyak perempuan di seluruh Indonesia. Ia memberikan contoh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) yang aktif menunjukkan kepedulian dan komitmen tinggi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Kita harus saling bergandengan tangan dan bekerja sama untuk mewujudkan hal ini. Sebab, tangan kami tidak cukup panjang untuk merangkul seluruh perempuan Indonesia, sehingga kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti PPLIPI menjadi sangat penting dalam memperkuat sesama perempuan,” jelasnya.
PPLIPI dinilai sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan kapasitas pelaku UMKM perempuan, terutama dalam memberikan akses permodalan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha.
UMKM Perempuan sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM), Arif Rahman Hakim, menambahkan bahwa usaha mikro saat ini mendominasi sektor UMKM di Indonesia, mencapai 99 persen dari total UMKM yang ada.
“Ke depan, usaha mikro tersebut diharapkan dapat naik kelas dan memberikan manfaat yang lebih besar,” ungkap Arif Rahman Hakim.
Arif menegaskan bahwa bantuan permodalan yang diberikan oleh PPLIPI kepada para pelaku usaha mikro perempuan sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional.
“Apa yang dilakukan oleh PPLIPI dalam memberikan bantuan permodalan bagi usaha mikro yang dikelola perempuan sudah sejalan dengan program prioritas pemerintah,” tuturnya.
Pemberdayaan Perempuan sebagai Agen Perubahan
Menteri Arifah juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan di masyarakat.
“Perempuan yang diberdayakan secara ekonomi memiliki posisi lebih kuat dalam keluarga dan komunitas, serta mampu memberikan dampak positif yang luas bagi pembangunan nasional,” katanya.
Kementerian PPPA terus mendorong berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan dalam berwirausaha, termasuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk UMKM. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi.
Tantangan dan Peluang UMKM Perempuan
Meskipun kontribusi perempuan dalam sektor UMKM sangat besar, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro perempuan masih cukup kompleks. Salah satu yang paling utama adalah keterbatasan akses terhadap modal usaha dan jaringan pemasaran yang luas.
Pemberian bantuan modal oleh PPLIPI menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi kendala ini. Dengan modal yang memadai, pelaku UMKM perempuan dapat mengembangkan usahanya secara lebih efektif dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Lebih jauh, dukungan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan diharapkan dapat membuka peluang lebih besar, baik dalam pengembangan kapasitas maupun akses ke teknologi dan pasar digital.
Menuju Indonesia yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan
Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus bersinergi untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi perempuan agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional.
Dengan memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang, diharapkan mereka tidak hanya menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda dan pendorong perubahan sosial di masyarakat.
Pemberdayaan perempuan melalui bantuan modal UMKM menjadi perhatian utama pemerintah dengan dukungan penuh dari Menteri PPPA Arifah Fauzi. Melalui kolaborasi strategis dengan organisasi masyarakat seperti PPLIPI dan dukungan kebijakan dari Kemen UMKM, perempuan diharapkan dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian nasional sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi keluarga dan bangsa.