JAKARTA - Pemerintah menekankan pentingnya implementasi konsisten terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai langkah strategis dalam mendorong transisi energi nasional. RUPTL terbaru ini dinilai sebagai instrumen penting dalam mendukung target pengurangan emisi karbon serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif.
RUPTL 2025–2034 menetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sebagian besar, yakni 76% atau sekitar 52,9 GW, berasal dari sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi, termasuk pengembangan sistem penyimpanan energi atau storage. Sementara sisanya, sekitar 16,6 GW atau 24%, masih bersumber dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri secara energi sekaligus lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen global menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Apabila dilaksanakan sesuai jadwal dan secara disiplin, implementasi RUPTL ini diyakini dapat melampaui target nasional dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), khususnya dalam hal pemanfaatan energi terbarukan.
Distribusi Kapasitas Pembangkit
Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dalam RUPTL ini terbagi sebagai berikut:
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS): 17,1 GW
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): 11,7 GW
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB): 7,2 GW
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP): 5,2 GW
Bioenergi: 0,9 GW
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN): 0,5 GW
Penyebaran pembangkit ini dilakukan merata di seluruh wilayah Indonesia, meliputi Sumatera (9,5 GW), Jawa-Madura-Bali (19,6 GW), Sulawesi (7,7 GW), Kalimantan (3,5 GW), serta Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara (2,3 GW).
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan desentralisasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekaligus mendorong potensi lokal, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki potensi EBT tinggi namun belum tergarap secara maksimal.
Peluang Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Hijau
Implementasi RUPTL 2025–2034 membuka peluang investasi jumbo yang diperkirakan mencapai Rp2.133,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp1.341,8 triliun dialokasikan untuk pengembangan EBT melalui skema kerja sama dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sekitar Rp340,6 triliun akan dikelola langsung oleh perusahaan pelat merah di sektor kelistrikan.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pelaksanaan RUPTL ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs). Dari total kebutuhan tenaga kerja sebanyak 836.696 orang di sektor pembangkitan, lebih dari 760 ribu posisi atau 91% tergolong sebagai pekerjaan hijau yang ramah lingkungan.
Kebijakan ini membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk terlibat dalam sektor energi masa depan, yang tidak hanya menjanjikan prospek ekonomi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.
Dukungan Infrastruktur dan Tantangan
Meski peluang yang ditawarkan sangat besar, implementasi RUPTL ini juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur pendukung. Salah satu kebutuhan utama adalah jaringan transmisi listrik nasional yang mampu menghubungkan sumber-sumber EBT yang banyak tersebar di daerah terpencil dengan pusat-pusat konsumsi energi di kota-kota besar.
Pemerintah merencanakan pembangunan jaringan transmisi super grid sepanjang 48 ribu kilometer. Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp400 triliun. Di sisi lain, pembangunan pembangkit listriknya sendiri diperkirakan menelan biaya antara Rp600 hingga Rp700 triliun.
Keselarasan antara pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi menjadi krusial agar energi bersih yang dihasilkan tidak terbuang sia-sia dan dapat disalurkan secara efisien ke seluruh wilayah Indonesia.
Strategi Kolaboratif dan Transformasi PLN
Perusahaan pelat merah di sektor kelistrikan menyatakan kesiapannya menjalankan amanah RUPTL ini secara penuh. Fokus utamanya adalah mempercepat transformasi menuju sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan dan memperkuat kolaborasi dengan para investor serta pemangku kepentingan lainnya.
Strategi yang diusung tidak hanya menekankan aspek teknis dalam penyediaan energi, tetapi juga mencakup tujuan sosial-ekonomi seperti meningkatkan daya beli masyarakat, menekan angka pengangguran, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.
Dengan transformasi ini, perusahaan tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai agen pembangunan nasional yang mendukung pencapaian target-target global, termasuk kesepakatan Paris Agreement.
RUPTL 2025–2034 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dengan porsi EBT yang mendominasi rencana penambahan kapasitas listrik, strategi ini memberikan harapan nyata bagi pengurangan emisi karbon secara signifikan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih ramah lingkungan.
Komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, perusahaan listrik negara, investor, hingga masyarakat, akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pemimpin transisi energi di kawasan.