JAKARTA - Meski target kontrak baru PT PP Tbk (PTPP) di tahun 2025 cukup ambisius, tantangan yang menghantui sektor konstruksi akibat perampingan APBN menjadi perhatian utama. Di tengah kondisi makro ekonomi yang penuh ketidakpastian dan pembatasan anggaran pemerintah, bagaimana strategi PTPP untuk mencapai target kontrak senilai Rp 28,5 triliun? Artikel ini mengulas secara mendalam potensi, risiko, serta rekomendasi analis terhadap kinerja PTPP di tahun berjalan.
PTPP memasang target kontrak baru sebesar Rp 28,5 triliun sepanjang 2025. Perseroan telah mencatatkan perolehan sebesar Rp 7,65 triliun, atau sekitar 26,9% dari target tahunan. Angka ini menjadi gambaran awal capaian di semester pertama yang masih memerlukan akselerasi untuk memenuhi target.
Sebagian besar nilai kontrak yang diraih berasal dari proyek pelabuhan dengan kontribusi sekitar 35%, diikuti oleh proyek gedung sebesar 33%, proyek jalan dan jembatan sebesar 25%, bendungan 4%, dan sisanya irigasi 3%. Dari segi pendanaan, 44% berasal dari BUMN, 36% swasta, dan 20% dari pemerintah, menunjukkan dominasi proyek dari sektor BUMN dan swasta.
Proyek-proyek kunci dan potensi pendanaan
Proyek utama yang mendukung capaian nilai kontrak adalah New Priok East Access (NPEA) Seksi II senilai Rp 2,3 triliun, dan proyek Jalan Tol Kataraja tahap kedua dengan nilai Rp 1,3 triliun. Keberhasilan memperoleh proyek-proyek besar ini menjadi penopang penting dalam mencapai target.
Namun, sektor konstruksi menghadapi tekanan akibat pengurangan alokasi anggaran pemerintah dalam APBN. Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dan Aditya Prayoga, menyebut sektor swasta dan BUMN menjadi sumber kontrak utama karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah. Mereka menilai peluang dari sektor ini terbuka lebar, terutama terkait program hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Hambatan dari efisiensi APBN dan dampaknya
Meski begitu, efisiensi anggaran dan pergeseran fokus pemerintah pada pembangunan non fisik diprediksi menghambat pencapaian target. Hal ini berlaku tidak hanya untuk PTPP, tapi juga bagi perusahaan konstruksi lain.
Menurut analis Panin Sekuritas, Aqil Triyadi, perolehan kontrak baru PTPP tahun ini kemungkinan akan melambat karena pembatasan APBN yang diterapkan oleh Presiden. Dia memperkirakan PTPP hanya akan mencapai sekitar 85% dari target, atau sekitar Rp 24 triliun, menurun 10% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Aqil melihat bahwa proyek BUMN akan menjadi penggerak utama untuk mencapai target tersebut, mengingat anggaran BUMN yang sudah dialokasikan sebelum efisiensi APBN diberlakukan.
Kekuatan neraca dan keunggulan kompetitif PTPP
Di tengah tantangan tersebut, PTPP memiliki keunggulan dari sisi neraca yang sehat. Per Mei 2025, net gearing PTPP tercatat di level 1,2 kali, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata perusahaan sejenis yang mencapai 3,9 kali. Kondisi ini memberi ruang gerak finansial yang lebih baik untuk mengambil proyek besar dan menjalankan kegiatan operasional.
Selain itu, mayoritas perusahaan BUMN karya lain masih fokus menyelesaikan permasalahan gagal bayar utang, memberikan PTPP posisi lebih kuat dalam persaingan.
Tingkat kemenangan PTPP dalam tender proyek juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 49% pada 2022 menjadi 58% pada 2024, menandakan peningkatan daya saing perusahaan.
Rekomendasi saham dan prospek kinerja
Analis Panin Sekuritas Aqil Triyadi merekomendasikan status hold untuk saham PTPP dengan target harga Rp 440 per saham hingga akhir tahun, mencerminkan outlook yang waspada terhadap risiko pembatasan APBN.
Sementara itu, analis Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan dan Aditya Prayoga lebih optimis dengan rekomendasi buy, menargetkan harga Rp 600 per saham. Mereka menilai PTPP berada pada posisi baik untuk memanfaatkan peluang dari kebijakan hilirisasi pemerintah.
PTPP menargetkan kontrak baru Rp 28,5 triliun tahun ini di tengah tekanan perampingan APBN yang membatasi pendanaan proyek konstruksi. Dengan capaian per Mei yang baru sekitar 27% dari target, perseroan perlu mempercepat perolehan kontrak terutama dari sektor BUMN dan swasta.
Keunggulan neraca keuangan yang sehat dan peningkatan tingkat kemenangan tender menjadi modal penting PTPP menghadapi tantangan. Namun, risiko pembatasan anggaran pemerintah tetap mengintai dan berpotensi menurunkan realisasi kontrak hingga 15%.
Bagi investor, saham PTPP menarik dengan potensi upside dari proyek-proyek besar dan kebijakan pemerintah, meskipun tetap perlu berhati-hati terhadap dampak efisiensi APBN.