JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan rencana pemerintah untuk mengalokasikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) secara signifikan pada tahun 2026. Dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Bahlil mengusulkan subsidi BBM mencapai 19,28 hingga 19,5 juta kiloliter. Subsidi ini mencakup minyak tanah sebanyak 0,52 sampai 0,54 juta kiloliter dan solar sebesar 18,53 hingga 18,74 juta kiloliter. Selain itu, subsidi LPG 3 kilogram juga direncanakan sebesar 8,31 juta metrik ton.
Fokus Subsidi untuk Kebutuhan Masyarakat
Bahlil menegaskan, subsidi tetap diarahkan untuk memberikan keringanan harga pada produk yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, terutama di sektor transportasi, perikanan, dan usaha mikro. Subsidi solar, misalnya, masih akan diberikan dengan harga Rp 1.000 per liter, jauh di bawah harga keekonomian solar yang mencapai Rp 10.343 per liter. Sedangkan harga eceran solar saat ini sebesar Rp 6.800 per liter.
“Solar masih menjadi bahan bakar utama untuk transportasi darat, laut, kereta api, perikanan, pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum,” ungkap Bahlil.
Langkah Mengurangi Ketergantungan Impor Solar
Dalam penjelasannya, Bahlil juga menyoroti upaya pemerintah mengurangi impor solar yang selama ini menjadi beban anggaran. Salah satu strategi utama adalah mempercepat penerapan campuran biodiesel B50 secara penuh sepanjang tahun 2025. Jika target ini tercapai, maka impor solar diperkirakan dapat dihentikan pada 2026.
Namun, Bahlil mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan B50 harus diiringi dengan produksi dalam negeri yang stabil. “Kalau kita masih bertahan di B40, akan ada selisih antara konsumsi dan produksi, sehingga kemungkinan masih ada impor sedikit,” jelasnya.
Perbaikan Regulasi Subsidi LPG 3 Kilogram
Selain BBM, pemerintah juga menyiapkan perubahan regulasi untuk subsidi LPG 3 kilogram. Bahlil menyampaikan rencana revisi Peraturan Presiden yang mengatur LPG bersubsidi ini, guna mengurangi kebocoran subsidi yang selama ini terjadi akibat disparitas harga antarwilayah.
Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penerapan harga satu harga nasional. Dengan skema ini, diharapkan subsidi dapat lebih tepat sasaran dan efisien, sekaligus mencegah disparitas harga yang dapat merugikan masyarakat.
“Selama ini negara menggelontorkan subsidi antara Rp 10 hingga Rp 87 triliun per tahun. Kalau harganya terus naik dan tidak terkendali, harapan negara dan realita di lapangan bisa tidak sinkron,” ujar Bahlil.
Tantangan dan Harapan Pemerintah
Usulan besaran subsidi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar dan memastikan akses energi terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Namun, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara subsidi dan pengelolaan anggaran negara.
Bahlil berharap dengan upaya optimalisasi program biodiesel dan perbaikan regulasi LPG, beban impor energi dapat diminimalisir tanpa mengorbankan kebutuhan energi domestik.
Rencana usulan subsidi BBM dan LPG tahun 2026 yang diajukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi yang terjangkau dan merata bagi masyarakat Indonesia. Dengan perbaikan regulasi dan teknologi biodiesel, pemerintah optimis dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.