JAKARTA - Dalam upaya mengatasi ketimpangan akses listrik dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus mempercepat penyediaan listrik bersih di wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan geografis yang selama ini menghambat pengembangan infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa percepatan penyediaan listrik bersih di Indonesia Timur merupakan prioritas utama kementerian. “Kami akan dorong (wilayah) timur pertama, karena wilayah itu yang memang last mile kami untuk mempercepat tersedianya listrik. Anggaran sedang disiapkan, percepatannya juga sedang disusun,” ujar Dadan dalam keterangannya pada Jumat, 4 Juli 2025. Pernyataan ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk menuntaskan masalah ketimpangan energi yang selama ini menjadi salah satu hambatan pembangunan di kawasan Timur.
Pemerintah, melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034, berencana membangun sekitar 49.000 kilometer sirkuit transmisi baru. Infrastruktur ini sangat penting untuk menyalurkan listrik bersih dari berbagai sumber energi terbarukan yang sedang dikembangkan, seperti tenaga surya, angin, dan mikrohidro. Dengan jaringan transmisi yang memadai, listrik bersih dapat didistribusikan lebih merata hingga ke daerah-daerah terpencil.
Dadan menambahkan bahwa prioritas penyediaan listrik ini tidak hanya didasarkan pada aspek energi semata, tetapi juga keadilan sosial dan inklusivitas pembangunan nasional. "Kami sebetulnya di Kementerian ESDM dahulukan yang kedua, jadi adil harus duluan. Jadi setelah adilnya terjadi, setelah aksesnya ada, setelah itu baru unsur-unsur yang mendorongnya," jelasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa keadilan akses energi merupakan fondasi utama sebelum mendorong aspek ekonomi dan teknologi yang lebih maju.
Sebagai bagian dari strategi percepatan transisi energi, pemerintah Indonesia juga menggandeng berbagai mitra internasional, salah satunya adalah Kerajaan Inggris (United Kingdom/UK). Melalui Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (MENTARI), kolaborasi ini berlangsung sejak 2020 dan direncanakan berlanjut hingga 2024 pada tahap pertama. Program ini merupakan kelanjutan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian ESDM dan Foreign and Commonwealth Office UK, yang bertujuan memperkuat pengembangan energi rendah karbon di Indonesia.
Dadan Kusdiana menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh Inggris dalam upaya percepatan transisi energi Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih dukungan dari negara sahabat, negara maju, terutama kepada UK dalam kaitan ini kami bisa bekerja sama. Ini akan terus bekerja sama untuk supaya maju secara bersama, mendapatkan manfaatnya juga secara bersama,” ujarnya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat upaya teknis dan finansial, tetapi juga memperluas jaringan kemitraan global untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan energi.
Transisi energi bersih dan pengembangan listrik di Indonesia Timur tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses energi, tapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya listrik yang andal dan ramah lingkungan, berbagai sektor produktif bisa berkembang lebih optimal, mulai dari industri, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Namun, tantangan geografis dan teknis di wilayah Indonesia Timur memang cukup besar. Pulau-pulau yang tersebar dan medan yang sulit memerlukan inovasi dan strategi khusus dalam pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra internasional menjadi sangat penting agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, RUPTL 2025-2034 juga menegaskan pentingnya pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mencapai target nasional dalam pengurangan emisi karbon. Infrastruktur transmisi yang dibangun diharapkan dapat mendukung penyaluran energi dari sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) secara lebih efisien. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang ramah lingkungan sekaligus memastikan ketahanan energi nasional.
Langkah percepatan penyediaan listrik bersih ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau. Pemerintah berusaha memastikan bahwa pembangunan energi tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan, agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk yang berada di wilayah paling ujung negeri.
Dengan segala persiapan anggaran, dukungan mitra internasional, dan strategi pembangunan infrastruktur yang matang, Kementerian ESDM berharap percepatan akses listrik bersih di Indonesia Timur akan menjadi contoh sukses dalam mewujudkan energi yang adil dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini juga menjadi indikator penting bagi capaian target energi dan iklim nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kancah energi global yang semakin menuntut solusi inovatif dan ramah lingkungan.