JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memangkas masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun menuai sorotan tajam dari pelaku industri tambang, terutama sektor nikel. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak kebijakan ini terhadap iklim investasi dan keberlanjutan usaha.
Menurut APNI, masa berlaku RKAB selama tiga tahun yang telah diberlakukan sejak 2023 telah membawa sejumlah manfaat konkret, antara lain efisiensi birokrasi, kepastian usaha, serta kemudahan dalam perencanaan investasi jangka menengah. Mereka menilai bahwa perubahan kembali ke sistem tahunan justru akan menciptakan ketidakpastian dan memperumit proses perizinan.
"Pemerintah perlu memperkuat evaluasi internal dan kapasitas pengawasan, bukan memperpanjang rantai birokrasi dengan periode perizinan yang lebih pendek," tegas APNI.
Kebijakan tiga tahunan tersebut awalnya diberlakukan sebagai upaya untuk memperbaiki proses administrasi di sektor tambang. Namun, di tengah dinamika pasar komoditas yang terus berubah, pemerintah mulai mempertimbangkan pendekatan berbeda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pada Rabu lalu bahwa kebijakan RKAB tahunan akan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menyesuaikan kuota produksi dengan kondisi pasar global.
Pemerintah juga berharap langkah ini akan membantu mengendalikan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas, terutama batu bara dan nikel. Tujuannya adalah meminimalkan dampak penurunan harga terhadap penerimaan negara.
Namun, dari sisi pelaku industri, perubahan ini justru berisiko memperberat beban administrasi perusahaan tambang, khususnya perusahaan menengah dan kecil. APNI menyoroti bahwa dengan durasi izin yang lebih singkat, ribuan perusahaan tambang akan dipaksa untuk mengajukan ulang perizinan setiap tahun.
“Dengan proses perizinan yang harus diperbarui setiap tahun, bukan hanya pelaku usaha yang terbebani, tetapi juga instansi pemerintah yang harus memproses ribuan aplikasi dalam waktu singkat,” tambah APNI.
APNI juga menekankan bahwa kepastian jangka menengah sangat penting bagi pelaku usaha untuk menyusun rencana operasional dan pengambilan keputusan investasi yang tepat. Ketika perizinan bersifat jangka pendek, perusahaan menghadapi tantangan dalam menjamin keberlanjutan proyek mereka, terutama di tengah fluktuasi harga pasar nikel yang tinggi.
“Industri ini memerlukan kebijakan yang konsisten untuk tetap kompetitif di pasar global. Tidak cukup hanya fleksibel terhadap pasar, tetapi harus mempertimbangkan juga kenyamanan dan keberlangsungan usaha,” ujar pernyataan APNI.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertambangan Yuliot Tanjung menyebutkan bahwa wacana perubahan aturan RKAB masih berada dalam tahap perumusan. Ia tidak memberikan pernyataan rinci mengenai respons pemerintah terhadap permintaan APNI. “Kita masih dalam tahap menyusun formula yang tepat,” ujarnya singkat.
Kementerian ESDM dalam pernyataannya pada Kamis malam juga menegaskan bahwa kebijakan perubahan RKAB dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan realitas pasar yang dinamis. Dengan menurunnya harga beberapa komoditas, seperti nikel, pemerintah ingin memastikan agar produksi nasional tidak justru memperparah kondisi pasar dengan kelebihan pasokan.
Langkah pengendalian produksi ini, menurut pemerintah, merupakan bagian dari upaya untuk melindungi nilai ekspor dan menjaga pendapatan negara dari sektor pertambangan. Namun, tantangan muncul ketika mekanisme kontrol tersebut dianggap mengganggu stabilitas usaha yang sudah berjalan.
Kebijakan tiga tahunan sebelumnya digagas sebagai respons terhadap keluhan pelaku industri atas lambatnya proses birokrasi. Dengan masa berlaku yang lebih panjang, perusahaan memiliki ruang untuk menyusun rencana kerja jangka menengah dan mendapatkan persetujuan yang lebih cepat. Ini menjadi salah satu langkah reformasi administratif yang diapresiasi oleh sektor swasta.
Sebaliknya, pendekatan tahunan saat ini dipandang sebagai langkah mundur. Beberapa analis industri bahkan menilai bahwa kebijakan tersebut dapat meredam minat investasi, khususnya dari luar negeri, yang menginginkan kepastian regulasi sebelum menanamkan modal dalam jumlah besar.
“Investor asing biasanya meminta jaminan stabilitas regulasi. Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau tidak terprediksi menjadi salah satu faktor risiko utama bagi mereka,” jelas seorang pengamat kebijakan tambang yang enggan disebutkan namanya.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki waktu untuk mengkaji ulang masukan dari berbagai pihak sebelum menerbitkan kebijakan final. APNI berharap keterlibatan pelaku industri dalam perumusan kebijakan lebih ditingkatkan, agar regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan riil lapangan.
“Diskusi terbuka dan evaluasi menyeluruh akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika pasar, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri nasional secara berkelanjutan,” tutup pernyataan resmi APNI.